Berkah empiris demokrasi muslim

Bisnis Indonesia, Sabtu, 15/12/2007
Berkah empiris demokrasi muslim

Sifat muslim Indonesia yang memiliki ‘civil’, ‘keadaban demokratis’ ataupun ‘demokrasi keadaban’ dalam cerapan Hefner dan Azra (2001) membutuhkan periksa yang lebih kukuh dalam membahas perilaku politik Islam.

Dengan metode empiris, karya Mujani dalam buku Muslim Demokrat (2007) dapat menutup kekurangan pandangan normatif dan akan lebih sampai pada hasil yang relatif konklusif mengenai hubungan Islam dan demokrasi di Indonesia yang langsung diamati dari lapangan. Mujani menantang pelbagai hasil riset dan kajian ilmiah yang kerap jatuh pada simpulan esensialis bahwa Islam tidak bisa berdampingan secara damai dengan perkembangan demokrasi.

Demokrasi & ‘kesalehan’

Mujani menjelaskan hubungan positif antara Islam dan demokrasi dalam kasus muslim Indonesia pasca-Orde Baru menunjukkan realitas yang sebenarnya. Melalui pengukuran modal sosial, toleransi politik, keterlibatan politik dan kepercayaan pada institusi politik, dukungan terhadap sistem demokrasi, partisipasi politik, serta kesesuaian antara Islam dan demokrasi, indeks demokrasi muslim Indonesia pasca-Orde Baru bertumbuh baik.

Pengukuran unsur Islam dan unsur demokrasi yang dianalisis secara bersamaan, lebih menunjukkan korelasi yang tidak negatif dan signifikan. Tesis Mujani, ‘semakin saleh umat muslim Indonesia, semakin kuat pula mengikuti agenda demokratisasi’.

Yang ditunjukkan jemaah NU, Muhammadiyah, dan entitas Islam lainnya, selain saleh beribadah ialah sebentuk ‘ikatan kewargaan’ yang bermanfaat bagi modal sosial dan partisipasi politik dalam keadaban demokratis. Demikian halnya dengan kenyataan Islamisme, yang vokal bersuara syariahisasi politik, sementara masih menunjukkan sikap yang positif terhadap demokrasi dengan catatan bahwa fenomena Islamisme banyak lahir dari kalangan masyarakat menengah kota, berpendidikan, dan berstatus ekonomi yang cukup mapan.

Konsep dar al-Islam (negara Islam) dan kekhalifahan ideal (khilafah) yang cenderung menjauhkan kaum muslim dari negara-bangsa sebagai komunitas politiknya tampaknya terlalu berlebihan. Kelompok-kelompok Islamis Indonesia terpecah-pecah. Sebagian kelompok cenderung membayangkan gagasan politik Islam ideal mereka mengatasi nasionalisme, sementara sebagian yang lain mengembangkan gagasan dengan tetap berada terlibat di dalam negara. Di masyarakat, kelompok kedua lebih berpengaruh secara signifikan daripada yang pertama.

Fenomena demokrat religius ini menunjukkan betapa demokrasi menjadi sebuah berkah berharga bagi tumbuhnya kesadaran beragama dan berwarga sekaligus. Lebih dari sebuah ajaran-ajaran yang kerap identik dengan ‘ortodoksi’ keagamaan yang kolot, temuan tersebut menggambarkan aksi berdemokrasi sebagai bagian dari ‘ortopraksis’ alias wujud kesalehan, minimal dilihat dari perasaan pentingnya keterlibatan diri dalam menentukan proses politik (eficacy) dan partisipasi politik.

Masih terlalu dini untuk memberhalakan metode empiris yang relatif konklusif tentang kesesuaian Islam dan demokrasi, karena bagaimanapun hasil telaah tekun ini terbatas pada rentang waktu yang belum tentu bisa menduga masa depan demokra-tisasi muslim Nusantara. Perlu dilakukan survei demokrasi lokal secara berkala agar bisa menjaga harapan dan kenyataan watak budaya muslim.

Saya menangkap dua kritik penting. Pertama, betapa pun akurat dan detailnya hasil temuan ini tetap tidak bisa menunjukkan budaya demokratis secara substansial. Misalnya, prosedur demokrasi memberikan gerak leluasa bagi kaum Islamis yang cenderung fundamentalistik justru dengan mengklaim ia demokratis melalui partisipasi politik. Lalu apa makna demokrasi ketika dijadikan prosedur sementara untuk, misalnya, mengegolkan gairah hukum agama dalam hukum positif yang tidak ramah perempuan dan monolitik?

Amsal lain, Konferensi Khilafah Internasional yang pernah digelar Hizbut Tahrir Indonesia tidak cukup membuktikan budaya demokratis hanya dengan usungan jargon dan janji yang membela pluralisme. Meskipun gerakan ini menggunakan cara partai politik, tetapi pada prinsipnya sangat jauh dari nalar demokrasi yang menisbikan ‘kedaulatan rakyat’ dengan mencibirnya sebagai penghinaan terhadap ‘kedaulatan Tuhan’.

Selubung keraguan penulis dengan hanya melihat demokrasi prosedural akan terjebak dalam kedangkalan menelisik pandangan dan karakter sesungguhnya dari ideologi Islamisme yang belakangan terus bertumbuhan di Indonesia.

Apalagi, Mujani menyangsikan reartikulasi ijma, ikhtilaf, syura, dan ijtihad yang substantif dengan napas demokrasi, dengan menganggapnya berlebihan. Justru melalui kajian kualitatif untuk terus mengontekstualisasi doktrin-doktrin mendasar Islam meniscayakan tumbuhnya psychological striking force-‘kekuatan pendorong dari dalam’, meminjam ungkapan Cak Nur-terhadap perkembangan zaman, yang penyebarannya bisa dilakukan oleh para kyai, agamawan, cendekiawan, dan seterusnya.

Kedua, keraguan Mujani akan masa depan peradaban muslim Indonesia bisa dipertanyakan. Dalam kata-katanya sendiri, ‘… Indonesia bukan merupakan salah satu dari pusat peradaban Islam, ia berada di pinggiran. Karenanya, temuan ini tidak berarti menggugurkan tesis utama mengenai korelasi negatif antara Islam dan demokrasi, karena mayoritas negara yang penduduknya muslim masih belum demokratis’. Alih-alih, pernyataan ini mengurangi kesahihan budaya demokratis yang ia kaji untuk pengembangan peradaban ke depan.

Kita gunakan logika terbalik. Justru melalui kepercayaan diri umat muslim Indonesia yang bisa berbahagia dengan pluralitas secara demokratis-dengan tidak masuk pada pendulum negara agama seperti Arab Saudi atau sekularisme seperti Turki, alias netral agama-bisa membentuk sebuah mozaik yang menemukan dunianya sendiri yang tidak perlu dianggap pinggiran (altermundialista).

Tentu saja akibat dari perubahan global-regional dan gairah perubahan nasional. Semesta simbolik dengan budaya demokratis-religius di dalamnya, karena itu, yang membedakan Indonesia dengan dunia muslim lainnya.

====
(sengaja kuperpendek, sudah kutunggu media besar memuat ini dalam rubrik ulasan bukunya, gara-gara demo MMI dan FPI ke koran tersebut, imbasnya sampai ke artikelku juga yang ini, padahal mereka mendemo sebuah artikel sang pakar yang saya tidak diberi tahu siapa pakar tersebut oleh redakturnya; oh, mas, jangan takut pada ‘kegalakan’ yang berkedok agama itu)




    Tinggalkan Balasan

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: