Arsip untuk Desember, 2007

Sihir sejarahmu senjakala sudah

Kubur wajah rendah diri itu, kubur warisan tolol itu…

Aku mampu mengubah:

tambang peradaban-inilah namaku

(Adonis, Waqt bayn al-Ramâd wa al-Ward, 2004:12)

Pada mulanya adalah kekalahan. Pada Juni 1967, hujan peluru membanjiri Perang Enam Hari dunia Arab melawan Israel. Inilah perang yang menentukan segalanya. Nasionalisme kerakyatan yang kemudian masyhur dengan Nasserisme, akibat pengaruh Gamal Abdel Nasser, yang sempat membikin gairah kebangkitan bangsa Arab era 1950-an hingga 1960-an, bertekuk lutut menderai air mata.

Pasca-1967 adalah petanda krisis mentalitas Arab. Mulailah, ramai diperbincangkan revitalisasi “tradisi”.

Yang tradisionalis memaksa untuk kembali ke otentisitas Islam sebagai warisan utama Arab. Yang neomodernis berupaya mendialogkan warisan tradisi dengan ide-ide kemajuan dari Barat. Bahkan, ada pula yang sekuler: mendekonstruksi tradisi dan mengambil inspirasi kemajuan Barat. Mulai saat itulah hingga kini, kita mengenal pemikiran brilian dari Adonis, Hassan Hanafi, Abid al-Jabiri, Arkoun, Abu Zayd, dan seterusnya.

Bagi ’Ali Ahmad Sa’id Asbar, nama asli Adonis, seorang sastrawan Arab kontemporer, krisis pascaperang hanya sebuah koinsiden. Mengenai genealogi keterpurukan bangsa Arab, Adonis punya preseden tersendiri. Yakni kala Adonis meneliti puisi-puisi terbaik Arab sepanjang masa, mulai dari era Jahiliah hingga modern. Mulai dari ‘Imru al-Qays hingga Kahlil Gibran, dan membikin buku yang berjilid-jilid dalam Antologi Puisi Arab di awal 1960-an.

Temuan Adonis mencengangkan. Hampir mayoritas produk puisi Arab—yang kita maklumi sebagai intisari karya sastra Arab—mengikuti nalar yang mengekor ke masa lalu. Stilistika dan bentuk puisi Arab manut pada suatu wujud yang baku, mapan, dan tak tergugat.

Jika sastra yang semestinya menabuh perubahan, kreatif, dan dinamis, situasi itu membuat kebudayaan menjadi statis. Adonis menilai kemunduran sastra menjadi ayat bagi kemerosotan budaya yang dipegang oleh mayoritas kemapanan yang statis.

Kritik budaya

Maka, peristiwa 1967 pun menjadi titik balik pula bagi kreativitas Adonis. Karya puisinya yang terbit setelah tahun krisis itu, “Waktu di Antara Abu dan Mawar”, menjadi “baru” sekaligus kritik tajam dan paling berani atas kebudayaan Arab. Mulailah ia meneropong kebudayaan Arab secara keseluruhan, hingga menjadi sebuah disertasi dengan kajian fenomenologis dalam kebudayaan Arab.

Ia membagi kajiannya dalam dua konsep, “yang statis” dan “yang dinamis”, sebagai kecenderungan dua “mazhab” yang bertentangan. Ia menegaskan, baik yang klasik maupun yang modern, menentang “budaya liberal”. Ia melihat kecenderungan ini dalam pemikiran para sarjana Arab klasik dan modern.

Kehidupan Arab tak akan pernah mencapai kemajuan, menurut Adonis, dan tidak dapat mencipta kecuali jika struktur tradisional pemikiran Arab diubah sehingga terjadi perubahan dalam cara memandang dan memahami sesuatu.

Dekonstruksi budaya tidak dilakukan melalui instrumen lain kecuali lewat tradisi itu sendiri. Dalam Deklarasi ke Arah Kebudayaan Arab Baru (1980), Adonis menyerukan untuk membebaskan Arab dari setiap bentuk tradisionalisme, mendesakralisasi masa lalu dan menganggapnya sebagai pengalaman serta pengetahuan yang tak mengikat secara mutlak.

Manifesto modernitas

Adonis menolak nilai-nilai statis dalam membangun tradisi sastra dan budaya. Ia meredefinisi puisi secara prestisius sebagai “visi untuk mengubah dunia”. Dengan mencipta kebaruan dalam ekspresi sastra, Adonis membangun pembaruan dalam kesusastraan yang membuat dirinya sebagai “juru bicara” sastra Arab kontemporer. Visi tersebut berujung pada pembentukan identitas dan kebudayaan baru berdasarkan kebebasan berekspresi dan perubahan yang mencerahkan.

Meski Adonis mengkaji kekuatan inovasi pada gerakan revolusioner (Khawarij dan Qaramith), pemikiran rasional (Mu’tazilah dan sarjana lainnya), dan tasawuf (gerakan esoterisme menentang formalitas syari’ah), tetapi tampaknya Adonis lebih banyak menyoroti kecenderungan kreatif sastra (puisi) untuk meneropong perubahan kebudayaan.

Puisi bagi Adonis adalah “upaya menciptakan dunia baru dengan cara melemparkan masa kini ke masa depan atau membuka pintu-pintu masa kini untuk menerawang masa depan.

Lebih lanjut dalam Zaman Puisi (1972), ia menyatakan, “puisi baru merupakan metafisika eksistensi kemanusiaan; pujangga besar ialah perubah, bukan hanyut dalam keheningan (statis)”. Sebagaimana TS Elliot dalam sastra Inggris, Adonis memang pencipta genre dan mazhab baru serta kritikus sastra Arab yang amat ulung.

Nobel sastra

Adonis, yang beberapa kali dinobatkan sebagai calon peraih Nobel Sastra, menganggap kesusastraan sebagai politis. Dalam manifesto modernitasnya, Adonis meyakini bahwa kesusastraan dapat mengubah dunia secara revolusioner, dengan seorang pujangga memainkan peran utama di dalamnya.

Kreativitas dilihatnya sebagai bukti kebesaran manusia bahwa ia makhluk kreatif. Zaman kreasi ialah dialektika antara yang lahir dan yang batin. Manusia mulai mempersonifikasikan sesuatu yang gaib.

Keyakinan Adonis untuk mengubah kebudayaan diperlukan kreator-kreator yang transformatif. Mereka yang memerankan diri sebagai ubermensch yang mampu menggelorakan spirit zaman. Ia mendeklarasikan diri sebagai kreator itu sendiri. Ia banyak dipuja, tetapi karena itu pula ia banyak dicela.

“Aku menulis dalam bahasa yang mengasingkanku,” ungkap Adonis.

Ya, memang, ia hijrah dari Suriah ke Lebanon terus ke Paris karena tekanan politik, penolakan ide-ide liberalnya serta prahara perang saudara yang menyekam api. Tetapi, ia tak pernah puas berkarya.

Karyanya adalah simbol kreativitas dan perubahan itu sendiri. Adonis, dialah sang penyair-filsuf yang menggegerkan Arab. Ia pembawa kredo dinamis bagi arti sebuah kebebasan, kemanusiaan, dan kemajuan peradaban sebagaimana ia buktikan sebelumnya sebagai pemimpin gerakan “sastra pembebasan” (syi’r hurr) era 1950-an hingga 1960-an.

Ia berseru: liber, libera, phallus….

Zacky Khairul Umam, Program Studi Arab Universitas Indonesia; Cak Tarno Institute
Kompas, 15 Desember 2007

Bisnis Indonesia, Sabtu, 15/12/2007
Berkah empiris demokrasi muslim

Sifat muslim Indonesia yang memiliki ‘civil’, ‘keadaban demokratis’ ataupun ‘demokrasi keadaban’ dalam cerapan Hefner dan Azra (2001) membutuhkan periksa yang lebih kukuh dalam membahas perilaku politik Islam.

Dengan metode empiris, karya Mujani dalam buku Muslim Demokrat (2007) dapat menutup kekurangan pandangan normatif dan akan lebih sampai pada hasil yang relatif konklusif mengenai hubungan Islam dan demokrasi di Indonesia yang langsung diamati dari lapangan. Mujani menantang pelbagai hasil riset dan kajian ilmiah yang kerap jatuh pada simpulan esensialis bahwa Islam tidak bisa berdampingan secara damai dengan perkembangan demokrasi.

Demokrasi & ‘kesalehan’

Mujani menjelaskan hubungan positif antara Islam dan demokrasi dalam kasus muslim Indonesia pasca-Orde Baru menunjukkan realitas yang sebenarnya. Melalui pengukuran modal sosial, toleransi politik, keterlibatan politik dan kepercayaan pada institusi politik, dukungan terhadap sistem demokrasi, partisipasi politik, serta kesesuaian antara Islam dan demokrasi, indeks demokrasi muslim Indonesia pasca-Orde Baru bertumbuh baik.

Pengukuran unsur Islam dan unsur demokrasi yang dianalisis secara bersamaan, lebih menunjukkan korelasi yang tidak negatif dan signifikan. Tesis Mujani, ‘semakin saleh umat muslim Indonesia, semakin kuat pula mengikuti agenda demokratisasi’.

Yang ditunjukkan jemaah NU, Muhammadiyah, dan entitas Islam lainnya, selain saleh beribadah ialah sebentuk ‘ikatan kewargaan’ yang bermanfaat bagi modal sosial dan partisipasi politik dalam keadaban demokratis. Demikian halnya dengan kenyataan Islamisme, yang vokal bersuara syariahisasi politik, sementara masih menunjukkan sikap yang positif terhadap demokrasi dengan catatan bahwa fenomena Islamisme banyak lahir dari kalangan masyarakat menengah kota, berpendidikan, dan berstatus ekonomi yang cukup mapan.

Konsep dar al-Islam (negara Islam) dan kekhalifahan ideal (khilafah) yang cenderung menjauhkan kaum muslim dari negara-bangsa sebagai komunitas politiknya tampaknya terlalu berlebihan. Kelompok-kelompok Islamis Indonesia terpecah-pecah. Sebagian kelompok cenderung membayangkan gagasan politik Islam ideal mereka mengatasi nasionalisme, sementara sebagian yang lain mengembangkan gagasan dengan tetap berada terlibat di dalam negara. Di masyarakat, kelompok kedua lebih berpengaruh secara signifikan daripada yang pertama.

Fenomena demokrat religius ini menunjukkan betapa demokrasi menjadi sebuah berkah berharga bagi tumbuhnya kesadaran beragama dan berwarga sekaligus. Lebih dari sebuah ajaran-ajaran yang kerap identik dengan ‘ortodoksi’ keagamaan yang kolot, temuan tersebut menggambarkan aksi berdemokrasi sebagai bagian dari ‘ortopraksis’ alias wujud kesalehan, minimal dilihat dari perasaan pentingnya keterlibatan diri dalam menentukan proses politik (eficacy) dan partisipasi politik.

Masih terlalu dini untuk memberhalakan metode empiris yang relatif konklusif tentang kesesuaian Islam dan demokrasi, karena bagaimanapun hasil telaah tekun ini terbatas pada rentang waktu yang belum tentu bisa menduga masa depan demokra-tisasi muslim Nusantara. Perlu dilakukan survei demokrasi lokal secara berkala agar bisa menjaga harapan dan kenyataan watak budaya muslim.

Saya menangkap dua kritik penting. Pertama, betapa pun akurat dan detailnya hasil temuan ini tetap tidak bisa menunjukkan budaya demokratis secara substansial. Misalnya, prosedur demokrasi memberikan gerak leluasa bagi kaum Islamis yang cenderung fundamentalistik justru dengan mengklaim ia demokratis melalui partisipasi politik. Lalu apa makna demokrasi ketika dijadikan prosedur sementara untuk, misalnya, mengegolkan gairah hukum agama dalam hukum positif yang tidak ramah perempuan dan monolitik?

Amsal lain, Konferensi Khilafah Internasional yang pernah digelar Hizbut Tahrir Indonesia tidak cukup membuktikan budaya demokratis hanya dengan usungan jargon dan janji yang membela pluralisme. Meskipun gerakan ini menggunakan cara partai politik, tetapi pada prinsipnya sangat jauh dari nalar demokrasi yang menisbikan ‘kedaulatan rakyat’ dengan mencibirnya sebagai penghinaan terhadap ‘kedaulatan Tuhan’.

Selubung keraguan penulis dengan hanya melihat demokrasi prosedural akan terjebak dalam kedangkalan menelisik pandangan dan karakter sesungguhnya dari ideologi Islamisme yang belakangan terus bertumbuhan di Indonesia.

Apalagi, Mujani menyangsikan reartikulasi ijma, ikhtilaf, syura, dan ijtihad yang substantif dengan napas demokrasi, dengan menganggapnya berlebihan. Justru melalui kajian kualitatif untuk terus mengontekstualisasi doktrin-doktrin mendasar Islam meniscayakan tumbuhnya psychological striking force-‘kekuatan pendorong dari dalam’, meminjam ungkapan Cak Nur-terhadap perkembangan zaman, yang penyebarannya bisa dilakukan oleh para kyai, agamawan, cendekiawan, dan seterusnya.

Kedua, keraguan Mujani akan masa depan peradaban muslim Indonesia bisa dipertanyakan. Dalam kata-katanya sendiri, ‘… Indonesia bukan merupakan salah satu dari pusat peradaban Islam, ia berada di pinggiran. Karenanya, temuan ini tidak berarti menggugurkan tesis utama mengenai korelasi negatif antara Islam dan demokrasi, karena mayoritas negara yang penduduknya muslim masih belum demokratis’. Alih-alih, pernyataan ini mengurangi kesahihan budaya demokratis yang ia kaji untuk pengembangan peradaban ke depan.

Kita gunakan logika terbalik. Justru melalui kepercayaan diri umat muslim Indonesia yang bisa berbahagia dengan pluralitas secara demokratis-dengan tidak masuk pada pendulum negara agama seperti Arab Saudi atau sekularisme seperti Turki, alias netral agama-bisa membentuk sebuah mozaik yang menemukan dunianya sendiri yang tidak perlu dianggap pinggiran (altermundialista).

Tentu saja akibat dari perubahan global-regional dan gairah perubahan nasional. Semesta simbolik dengan budaya demokratis-religius di dalamnya, karena itu, yang membedakan Indonesia dengan dunia muslim lainnya.

====
(sengaja kuperpendek, sudah kutunggu media besar memuat ini dalam rubrik ulasan bukunya, gara-gara demo MMI dan FPI ke koran tersebut, imbasnya sampai ke artikelku juga yang ini, padahal mereka mendemo sebuah artikel sang pakar yang saya tidak diberi tahu siapa pakar tersebut oleh redakturnya; oh, mas, jangan takut pada ‘kegalakan’ yang berkedok agama itu)