Arsip untuk November, 2007

Hakulyakin, andaikala dibuat sebuah survei penelitian tentang seberapa besar minat dan animo masyarakat Indonesia untuk mengunjungi museum-museum di setiap daerah masing-masing, secuil harapan untuk hasil yang memuaskan. Kenyataan ini kita hadapi dalam keseharian. Miris memang. Jangankan masyarakat umum, kaum intelektual, akademisi, para mahasiswa dan siswa pun jarang yang mempunyai keinginan besar untuk, minimal, menengok museum. Yang kita perhatikan selalu budayawan atau peneliti yang berkepentingan saja, selain para wisatawan. Tentang para mahasiswa dan siswa yang berziarah ke museum kebanyakan mau karena dipaksa dan terpaksa oleh tugas ilmiah, dan peran dosen atau pendidik amat dominan di sini.

Kecilnya minat mengunjungi museum menyebabkan perhatian pada tempat pemulasaraan budaya ini menjadi minim. Kunjungan karena terpaksa menjadi rutinitas. Museum hanya penuh saban tahun oleh suatu kebiasaan rutin itu. Entah karena tugas ilmiah, rekreasi akhir tahun, atau hanya karena memenuhi festival budaya pada perayaan hari besar atau momen spesial tertentu. Di Jakarta pun demikian, bentangan museum yang menyimpan artefak dan perjalanan sejarah kebanyakan hanya diminati karena faktor rutinitas itu. Saksikan saja sendiri di Museum Fatahillah, Museum Gajah, Museum Bahari, dan seterusnya. Ibukota sebagai parameter dalam mencerap nilai-nilai budaya nasional amat kurang memperhatikan pembangunan ini. Jika perhatian kurang, bagaimana mau membangun sebuah pusat kebudayaan dan peradaban bangsa? Bangsa yang tak tekun memilin keluhuran budaya sebagai kebanggaan, tak pernah mampu untuk menunjukkan identitas dirinya.

Keganjilan lain terjadi. Minggu lalu (20 November), kepala Museum Radya Pustaka, Solo Jawa Tengah, KRH Darmodipuro yang telah berusia 69 tahun ditahan gara-gara kasus pemalsuan dan pencurian koleksi museum yang dipimpinnya. Lima buah arca batu buatan abad IV-IX telah dijual ke pihak lain dengan harga hingga ratusan juta rupiah. Beberapa hari berikutnya, arca-arca tersebut ditemukan dari seorang pengusaha Jakarta, yang mengklaim bahwa benda bersejarah tersebut dibeli dari lelang luar negeri dan atas dasar kecintaan terhadap nusantara. Kasus seperti ini bukan kasus yang sekali terjadi. Bisa jadi, ada banyak kasus lain yang tak terungkap karena rapinya persekongkolan antara pemulasara museum, pihak aparat keamanan, para pialang, dan para bisnisman barang antik itu sendiri. Peristiwa di Museum Radya Pustaka tersebut harusnya menjadi preseden tentang rawannya artefak kebudayaan yang mudah raib, karena bernilai jual sangat mahal.

Jaminankah, tertangkapnya sang kepala museum yang blunder akibat ulahnya, hal itu tak akan terulang dengan kasus-kasus lain? Tidak selalu demikian. Kemungkinan berulangnya kejadian tersebut tetap saja terbuka, selagi kesempatan ada. Menghukum perbuatan kriminal kepada seseorang tidak akan pernah menyelesaikan akar masalah. Yaitu, penghargaan terhadap aspek sejarah dan budaya. Selagi tabiat bangsa ini masih belum berubah dalam hal penghargaan atas kebudayaan, tidak akan menjadi jaminan bahwa sebuah museum atau jejak-jejak peradaban masa lalu akan terus terawat. Bahkan mungkin bisa hilang dari memori masyarakat. Karena minim informasi misalnya. Atau ketiadaan akses yang mencukupi untuk memasuki wilayah ‘cagar budaya’ ini. Miskin informasi boleh jadi yang utama. Lebih fakir lagi kala keterbatasan akses masyarakat untuk melangkah memasukinya dipagari oleh ketentuan-ketentuan yang terlalu birokratis. Lebih sengsara lagi, pemandangan yang tidak enak dinikmati karena saking kunonya sebuah museum, hingga penuh dengan debu yang bergulung-gulung dan penuh dengan habitat makhluk-makhluk tertentu.

Intisari terbengkalainya sebuah museum bukan berada di luar diri kita, yaitu kesediaan kita untuk menghargai kebudayaan kita sendiri; kesediaan kita untuk menjejak moyang kita dulu. Atau apa yang saya sebut dengan ‘politik handarbeni’. Suatu bangsa yang tidak memasang sauh kehidupannya pada dirinya sendiri, berarti ia tidak merasa memiliki. Gampang contohnya, nilai-nilai tradisi yang tidak dikembangkan berarti kita tidak mampu mengupayakan memilikinya lagi. Atau lagu-lagu daerah, seperti Rasa Sayange, alat musik tradisional seperti angklung, atau pakaian tradisional yang adiluhung seperti batik. Kenapa rasa kepemilikian itu baru terbentuk saat bangsa lain mengklaimnya? Begitu telatkah kita bangun pagi hingga barang-barang yang kita simpan dalam wisma kita raib begitu saja akibat keteledoran kita? Ini kita artikan sebagai ketakarifan kultural. Kalau kearifan kultural berarti segala upaya untuk memberikan jangkar pada hulu hingga hilir kebudayaan kita sendiri, sementara ketakarifan merupakan sebaliknya. Kearifan model ini bukan berarti sebuah ‘eksklusi’ atau penyangkalan universalitas nilai-nilai, melainkan sebuah ketahanan budaya terkait dengan cara pandang kita atas diri kita sendiri: tentang budaya, masa kini, masa lalu, hingga proyeksi masa mendatangnya.

Ketakarifan seperti ini lebih jauh merupakan penyangkalan diri ‘self-denial’. Suatu patologi yang wajar kala terjadi kebencian terhadap yang lain alias heterofob, tetapi menjadi sangat tidak wajar jika kita benci pada diri kita sendiri, autofobia, pada budaya kita sendiri. Hatta berani menjualnya ke pihak lain, entah asing maupun domestik. Benda-benda bersejarah memang sebuah komoditas yang layak diambil keuntungannya selagi wajar dipergunakan untuk melestarikannya. Sebaliknya, ia bukan barang sembarangan yang bisa dilempar keluar dari tempat persemayamannya. Ia merupakan barang yang dilindungi kecerlangan lokal dan hukum nasional.

Menilik kembali fungsi museum, kita sadar bahwa kita bangsa yang tertinggal. Kita sangat takzim saat peneliti atau ilmuwan asing begitu bangga melihat sebuah artefak budaya, hingga dirawat, terlebih lagi dikuak unsur-unsur pengetahuan arkeologis-historis di dalamnya. Orang asing begitu setia menekuni secara telaten saat meneliti sebuah peninggalan sejarah dan budaya. Kecintaan terhadap kemanusiaan dan pengetahuan membawa pada kearifan kultural yang luar biasa. Fakta kemajuan bangsa didukung oleh kepeduliannya pada aspek ini sudah tidak dimungkiri lagi. Di manapun, di negara maju di dunia ini, penghargaan atas aspek budaya amat tinggi, pemulasaraan atas museum-museum terawat dengan baik dan indah, serta masyarakatnya gemar berkunjung ke dalamnya. Bahkan tak sekadar sebuah rekreasi. Bahkan sebuah apresiasi.

Robohnya ‘museum kami’ merupakan tinanda petaka. Tahap pertama, sang penjaga museum lalai akan tugasnya, jadilah ia pagar makan tanaman. Tahap petaka yang lebih besar ialah hilangnya martabat warisan sejarah dan kebudayaan dari lubuk kesadaran kita. Maka jika tak ingin terjadi sebuah krisis identitas kebangsaan, sadarlah bahwa kita kehilangan kepekaan untuk meraut pangkal kepedulian kita yang semakin menumpul. Cukuplah museum menjadi penegur kita, barang kali ini saja, untuk selamanya. Bangunkan ia menjadi sebuah ruang peradaban tempat kita merenung, menelaah, dan menggelontorkan spirit perubahan nasib. Di sana tempat berlabuh kearifan kultural kita hingga: langgeng di hati, lestari di bumi.

Media Indonesia, 29 November 2007

Iklan

Oleh Zacky Khairul Umam

Bebasnya Adelin Lis dari jerat pembalakan liar ialah preseden buruk penegakan hukum. Ironisnya, kini sang buronan sedang dikejar-kejar dengan jerat pencucian uang. Mata publik terbelalak keheranan. Kesinergisan para aparat penegak hukum sedang diuji: kompakkah mereka menangani kasus yang bukan saja merusak lingkungan, tetapi sangat merugikan masyarakat luas?

Kadang dunia politik dan hukum tak bisa ditebak secara linear. Hari ini mendengungkan keadilan, besoknya meneriakkan kepicikan. Siang ini penuh dengan keberanian, di waktu malam sarat dengan keculasan. Nasib orang bisa dipertahankan dengan citra yang baik, dalam nalar politik dan hukum Hobbesian, asalkan dunia “di balik bawah meja” menyelesaikan segalanya. Para kritikus yang jeli bilang, UUD (ujung-ujungnya duit) menjadi konstitusi yang dipatuhi karena bertaburan dengan menyan-menyan metarialistik yang melenakan.

Dalam konteks ini, apakah komitmen politik lingkungan (green politics) yang sudah sering dilemparkan ke muka publik memiliki keampuhan politik dan hukum? Sesungguhnya, yang bisa dijadikan jaminan hanya satu: integritas moral dan kredibilitas profesional. Jadi, komitmen penegakkan politik lingkungan sejajar dengan seberapa jauh kekuatan moralitas ditegakkan. Dalam ekologi, moralitas juga mengacu pada bagaimana manusia melihat persoalan lingkungan sebagai krisis eksistensial yang kembali pada dirinya. Pertanyaan yang layak: masihkah sadar dalam lubuk moral kala menyaksikan kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan esok, dan bahkan berimbas jangka panjang? Yang rugi, jelas, manusia itu sendiri. Siapa yang tidak menyadari hal ini logikanya menjadi tidak waras.

“Green wash” dan “ecocide”

“Kewarasan” bagi para penjahat lingkungan terletak ada bagaimana memperoleh sebanyak mungkin manfaat dari alam dengan tanpa mempertimbangkan daya dukung, kelestarian, dan keadaan sosial-budayanya. Yang ada di pikirannya bagaimana supaya “uang” berkuasa atas “ruang”. Kondisi ini memosisikan alam sebagai titik yang periferal, subordinat, di bawah kendali “keakuan” ( cogito) yang terlalu mendambakan manusia sebagai penakluk. Keakuan manusia ini membikin dirinya menjadi diktator atas objek. Objek alam demikian dianggap tak berdaya, karena manusia merupakan pusat segalanya yang berhak mengatur sesuai dengan rasio murni. Bahkan dengan hantam krama.

Penundukkan atas alam merupakan warisan paling kentara dari mekanisme industrialisasi dengan semangat eksploitatif. Kegagalan modernitas tertumpu pada titik ini. Yakni, tiadanya rem pengetahuan dan kesadaran yang mencekal setiap kebengisan atas eksploitasi alam. Tapi kenapa, kejadian yang seharusnya bisa ditekan sejak lama ini masih merajalela? Di saat negara-negara maju yang sadar lingkungan, hitunglah Norwegia atau Jerman, di tengah keterpacuan untuk menyelamatkan bumi dari global warming, politik negara berkembang seperti Indonesia masih infantil dalam menyikapi lingkungan.

Politik gagal menekan laju holocaust terhadap lingkungan. Sistem birokratis dan tatanan hukumnya masih gagap melihat kejahatan terbesar abad ke-21: green wash. Keinfantilan itu lebih luas merupakan sikap serba medioker para politisi di belantara hutan rimba politik. Bahkan keadaan yang tak arif ekologis ini sebenarnya jika dilihat kadar ketakberadabannya lebih seram dari hutan rimba sekalipun. Jika benar-benar tidak diambil tindakan luar biasa, telos keadaban ekologis tak pernah hadir.

Kondisi ecocide atau pembunuhan ekologis merupakan kematian dari kebestarian manusia untuk kelestarian lingkungan. Dan dalam sistem operasionalnya, ecocide melibatkan jejaring subjek yang terlibat di dalamnya, seperti para pebinis domestik atau global beserta kepentingan kapitalismenya, aparat penegak hukum dan dunia politik, serta para “pembajak kecil” dari masyarakat yang dibayar dan dipelihara. Sehingga memutus mata rantai ecocide tak pernah bisa dilakukan melalui satu subjek saja, seperti memburu para taipan yang membalak hutan secara liar. Persoalannya memang menjadi kompleks. Sistem pembalakan liar tidak bisa dihilangkan dengan menghukum pelaku otaknya, sementara mentalitas masyarakatnya masih belum berubah. Lebih parah lagi, para penegak hukumnya belum tersadarkan. Dari akar hingga rantingnya, atau dari hulu hingga hilir jejaring ecocide harus diperhatikan.

Demokrasi bumi

Politik lingkungan akhirnya tak bisa dianggap sepele. Ia membutuhkan ketegasan dalam membikin regulasi hingga pelaksanaan di lapangan. Sudah saatnya politik lingkungan tidak dianggap sebagai komoditas menjelang pemilu saja, yang terkesan sebagai jualan tak penting. Bahkan kalau perlu kehadiran parpol lingkungan ( green party) menjadi keharusan, jika tidak dengan merevitalisasi parpol yang ada untuk giat dan tekun mengurusi kerusakan lingkungan sebagai krisis nasional. Tekad sebuah parpol, dengan kewajiban “setiap kader menanam sebuah pohon”, perlu diikuti dan tak cuman politik gincu saja.

Sepertinya, makna demokrasi kita mesti diperluas, dari sekadar interaksi politik antarmanusia menjadi kesadaran interpersonal kemanusiaan dengan semesta lingkungan. Inilah proliferasi demokrasi yang ditanam filsuf-feminis Vandana Shiva dengan earth democracy (demokrasi bumi). Bilik-bilik suara dan mandat dalam demokrasi juga diarahkan untuk menjadi advokasi politik emansipatoris terhadap isu-isu ekologis. Kampanye tak sekadar imagologi dan demagogi, tapi bagaimana caranya menjadi praksis yang memedulikan lingkungan. Kitalah yang akan menjadi moyang di kemudian hari tentang bagaimana memperlakukan nasib bumi ini. Cukuplah destruksi politik yang maskulin atas lingkungan diakhiri, karena, dalam pikiran Shiva, memperlakukan bumi sejatinya melalui akhlak yang feminin, yang penuh welas asih. Di sinilah saya menekankan: the ecology is political.

Seputar Indonesia Sore, 23 Nopember 2007

Akhir-akhir ini di salah satu harian terbesar di Timur Tengah, Al-Syarq al-Awsath (16 November) sedang ramai polemik yang dipicu oleh publikasi artikel Thomas L. Friedman di harian itu dengan tajuk “Timur Tengah: Mengganti Demokrasi dengan Menyebarkan Pluralisme”. Dalam analisis Friedman, masyarakat Islam di Timur Tengah lebih membutuhkan pluralisme tinimbang demokrasi. Bahwa pluralisme, dan bukan demokrasi, sangat dibutuhkan untuk menegakkan basis kehidupan masyarakat yang majemuk. Krisis Timur Tengah tidak bisa dibiarkan begitu saja dengan pemaksaan demokrasi yang dilakukan Amerika dan negara Barat pendukungnya.

Apa yang dikritik Friedman bukanlah sesuatu yang baru dalam diskursus politik kontemporer di Timur Tengah saat ini. Yang baru justru otokritik kebijakan dalam negeri Amerika. Friedman, yang pendapatnya sering menjelaskan kesetujuannya dengan George W. Bush perihal reformasi demokrasi di Timur Tengah, kemudian ikut pula melakukan kritik, meski tidak sekeras Noam Chomsky, Francis Fukuyama, atau Amartya Sen, terhadap tabiat politik pre-emptive yang destruktif itu. Friedman ikut menyadari bahwa misi Amerika di Timur Tengah, dengan menengarai skala keberhasilan di Irak dan Afganistan, mengalami masa senjakala yang semakin tua. Proyek politik Amerika untuk membangun pluralisme ke arah demokrasi telah jelas-jelas gagal.

Friedman ingin agar misi utama di Timur Tengah tinggal satu: pluralisme. Pemaksaan demokrasi sebagai tatanan sosial-politik tidak usah diwujudkan lagi. Justru inilah yang mengundang banyak tanya dari para pengamat di berbagai negara: bagaimana mungkin menyajikan paket pluralisme tanpa agenda demokrasi? Mungkinkah? Barangkali, keterkaitan mempersoalkan demokrasi dan pluralisme memang sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dan bersifat inheren. Maka, benar apa yang dipertanyakan itu, karena pluralisme sesungguhnya merupakan nilai intrinsik dalam mengembangkan budaya demokratis.

Namun, mari kita lihat dulu kemungkinan budaya Arab di Timur Tengah sendiri untuk menjawab agenda demokratisasi atau hanya “pluralisme” menurut Friedman. Persoalan utama yang menyebabkan macetnya proyek demokratisasi ialah berkuasanya rezim diktator yang menguasai hampir setiap negara di kawasan itu, baik yang berbentuk kerajaan maupun republik. Rezim Saddam di Irak dan Taliban di Afganistan sudah ditumbangkan Amerika, tapi menyisakan persoalan karena pemerintahan yang dibentuk lebih dianggap sebagai boneka yang tidak mampu mengatasi friksi politik internal, selain adanya intervensi asing dalam konflik internal yang dibiarkan Amerika, sebagaimana terjadi di Irak. Rakyat Irak memang ada yang bersyukur rezim Saddam tumbang, tapi mereka tidak pernah berpikir bahwa nasib hari ini, di bawah ketiak Amerika, akan lebih baik dari kondisi kemarin.

Bagi Iran, persoalan menjawab tantangan demokratisasi dilihat sebagai hegemoni Amerika yang terlalu dibuat-buat. Dengan mengatasnamakan demokrasi, Barat menekan Iran agar mengurangi kekuatan nuklirnya dan tunduk pada kemauan mereka. Ahmadinejad kukuh meneruskan program nuklirnya. Apalagi setelah Badan Energi Atom Internasional tidak menemukan bukti senjata nuklir, Ahmadinejad pun menuntut Barat meminta maaf. Iran melihat bahwa “proyek demokrasi” hanya merupakan alat untuk menekan kekuatan penyeimbang yang selama ini lebih dominan dikuasai Israel di Timur Tengah. Iran menyadari bahwa tidak mudah menerima demokrasi kalau kenyataannya kepentingan geopolitik Timur Tengah hanya dimainkan secara tidak adil. Dalam hal ini, Iran didukung Suriah.

Kalau mau optimistis, sebetulnya bisa menyebut dua negara, yakni Mesir dan Libanon. Meski pemerintahan Mesir masih diktator, kondisi masyarakatnya begitu plural dan meniscayakan prototipe pluralisme bagi Timur Tengah. Sayangnya, kondisi negara ini tidak sekuat pada era 1950-an hingga pertengahan 1960-an, terutama di bawah pengaruh nasionalisme-Nasserisme. Sementara itu, dengan komposisi masyarakat majemuk di Libanon, dalam kadar tertentu itu merupakan bentuk yang ideal untuk membangun pluralisme. Kenyataannya, negara yang dulu sempat dijuluki “Swiss-nya Timur Tengah” itu terjebak dalam sekam api perang saudara dan perseteruan dengan Israel. Apalagi kini krisis politik Libanon masih kisruh. Lagi pula, dalam perjalanannya, meski masyarakatnya relatif pluralis, politik Libanon tidak demokratis.

Selebihnya, negara-negara lain di Timur Tengah lebih bersikap konformistik terhadap Amerika dan Barat, jika malah bukan sebuah pion mereka seperti ditampilkan rezim Arab Saudi. Belum lagi jika kita tambahkan dengan militerisme di Pakistan. Yang pasti, mengembangkan demokrasi atau pluralisme saja dalam kawasan Timur Tengah secara umum masih merupakan mimpi di siang bolong. Negara Barat menginginkan stabilitas dan demokrasi, memerangi terorisme, dan mengembangkan pluralisme di Timur Tengah, tapi mereka tidak melihat tabiat tiap negara di kawasan tersebut, dan justru memakai pendekatan represif. Bahkan, kalaupun mereka satu bangsa Arab yang besar, dalam prakteknya tidak mencerminkan sebuah persatuan khas Pan-Arabisme klasik, tapi lebih bersifat friksional. Kesepakatan tidak tertulis bangsa Arab terkini pada dasarnya agree in disagree.

Absennya pluralisme, atas perbedaan pemikiran dan norma-norma di Timur Tengah, yang dalam tesis Friedman tidak menunjukkan perubahan demokratis, adalah problem negara-negara non-Barat. Tapi, anehnya, untuk membandingkan keberhasilan peradaban demokratis, Friedman lebih menunjuk India sebagai contoh yang berhasil, dan bukannya Indonesia yang lebih dekat dengan masalah keagamaannya. Mungkin karena secara geopolitik, peradaban muslim Indo-Melayu masih dianggap pinggiran, sehingga belum menjadi wakil yang memadai, walaupun dengan prestasi yang membanggakan: budaya demokratis.

Di sisi lain, Friedman tidak menganalisis lebih jauh bahwa pada dasarnya demokrasi bukan sebuah sistem praktis untuk setiap negara dengan resep yang sama, yang hal ini terlihat dari tradisi Kontinental dan Anglo-Saxon. Bahkan kini Nicholas Syarkozi ingin agar Prancis lebih menyerupai demokrasi Amerika. Maksudnya, pengembangan demokrasi lebih dekat dengan kecenderungan yang nisbi atau sesuatu yang to come dan tertunda sebagaimana diungkap filsuf Derrida. Ketidakmampuan melihat tabiat dan kondisi Timur Tengah-lah yang menyebabkan kegagalan misi Amerika. Pada dasarnya masyarakat Timur Tengah menolak proyek peradaban yang prestisius menuju demokrasi, dan kebebasan bukan karena nilai-nilai itu bertentangan, melainkan lebih disebabkan oleh perbuatan Amerika yang permisif. Pada prinsipnya, masyarakat Arab tidak lebih heterofobia dibandingkan dengan Amerika.

Krisis di Timur Tengah kini lebih dari sekadar “polemik kebudayaan” yang ramai diperdebatkan di Kuwait pada 1974. Jika polemik kebudayaan merupakan respons internal terhadap krisis Arab akibat kekalahan dari Israel dalam Perang Enam Hari 1967 yang menuntut pembaruan tradisi warisan budaya dan masih menyisakan problem hingga kini, pemaksaan demokrasi saat ini oleh negara Barat merupakan persoalan lagi yang lebih kompleks. Amerika (dan Barat) selama ini melihat representasi Timur Tengah dengan militansi kelompok Hizbullah, Hamas, atau secara luas pada Al-Ikhwan al-Muslimun yang rejeksionis terhadap pluralisme dan demokrasi. Padahal, menurut penyair-filsuf Arab terkenal Adonis (2006), persoalan yang lebih luas dalam masyarakat Arab ialah ketidakmengertian pada makna kebebasan (freedom) yang lebih dari sekadar kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kebebasan merupakan wahana pembebasan kebudayaan. Karena itu, memaksakan demokrasi dan/atau pluralisme di Timur Tengah bukanlah solusi selagi krisis mentalitas Arab pasca-1967 belum bisa diatasi secara komprehensif.

Zacky KU, Koran Tempo, 20 November 2007

Sastrawan Arab kontemporer, Adonis (Ali Ahmad Said Asbar, l. 1930), yang kerap disebut-sebut sebagai calon penerima Nobel, memukau dari segi gaya bahasa dan makna puitik. Ia simbol kemodernan syair Arab. Simbol yang dipuja sekaligus dikecam karena kerap tak lazim dan menimbulkan kerumitan luar biasa dalam berkarya, juga mendobrak kemapanan. Ia modern dalam arti menawarkan kebaruan dan menghadirkan semesta kemungkinan yang tanpa penyudahan. Selebihnya merupakan simbol perlawanan atas budaya Arab(-Islam) yang ia saksikan, rasakan, dan dialami sendiri: kemapanan pada tradisi masa lalu. Ia, misalkan, berdendang:

Kita mati jika tidak kita ciptakan Tuhan (cat: teks aslinya=tuhan-tuhan)

Kita mati jika tidak kita bunuh Tuhan (idem)

O, kerajaan batu cadas yang kebingungan

(“Aghâniy Mihyâr al-Dimasqiy”,1961)

Adonis disebut Ali Harb, salah seorang cendekiawan Arab terkemuka, sebagai “nabi”. Ia menghadirkan diri sebagai pencipta yang tak sedia menemui ajal kemapanan (touhgtful poet). Kesediaan tunduk pada kepatuhan yang mapan merupakan kemunafikan. Suara Adonis mengalirkan kejernihan dalam melihat teleologi, agar zaman tak lapuk oleh tekanan masa lalu yang serba-menentukan.

Dalam dirinya, Adonis gelisah tak karuan menelisik kebudayaan Arab-Islam yang senantiasa berirama dalam stanza statis. Bahwa masa lalu menjadi segala-galanya, kebudayaan Arab-Islam kini tak boleh bertanya, dalam nalar masa lalu ia berada. Kekinian tak bermakna kala masa lalu tidak dihadirkan. Tradisi dimanunggalkan dalam tafsir yang serba-meliputi. Awal mula kegelisahan itu bertolak dari penelusuran Adonis terhadap genealogi sastra Arab modern yang masih banyak mengagungkan spirit dan bentuk masa lalu, yang tak boleh diganggu gugat.

Simpulan Adonis, ternyata nalar Arab-Islam tak mampu berjejak pada kemajuan zaman karena ia tertarik jauh ke belakang sejarah. Glorifikasi dan romantisasi masa lalu yang gemilang selalu dipegang. Yang kini (al-hâdhir) dan yang mendatang (al-mustaqbal) bersifat linear mengikuti garis lurus tradisi masa lalu (al-turâts al-qadîm). Bagi kaum konservatif Arab, pandangan inilah yang mencibir Adonis sebagai “berhala kejahatan”.

Dalam mahakaryanya, Al-Tsâbit wa al-Muta?awwil, Adonis membedah lebih mendalam tentang kecenderungan umum yang membikin bangsa Arab-Islam bersifat statis ketimbang dinamis. Ia melanglang buana untuk menekuni tendensi kecenderungan “yang mapan” atas “yang berubah” dalam aspek filsafat, teologi, fikih, sastra, ekonomi, sufisme, dan revolusi dalam peradaban Arab klasik yang amat berpengaruh pada nalar kebudayaan Arab-Islam kini.

Struktur tradisional pemikiran Arab telah terkonstruksi oleh sebuah “preteritisme” yang berkecenderungan mengagungkan masa lalu sebagai patokan utama. Masa lalu terkait dengan pendasaran prinsip-prinsip keagamaan yang amat statis. Nalar yang dihadirkan mesti diasosiasikan terhadap al-mâdhi (masa lalu) sehingga generasi berikutnya hanya mengambil al-ittibâ’ (imitasi), taqlîd (meniru), dan serba mengikuti struktur arketipe masa lalu. Pelbagai kecenderungan untuk dinamisasi kebudayaan yang muncul untuk keluar dari kerangkeng kejumudan dan konservativisme ditolak habis-habisan. Padahal, “yang dinamis” identik dengan spirit kemajuan, yang kemudian bersetubuh dengan teleologi al-hâdhir (kemendatangan), al-’aql (pemikiran), al-ibdâ’ (kreativitas), al-fard (individu), serta keniscayaan perubahan kebudayaan

Adonis mengatakan, selamanya orang Arab-Islam tidak akan pernah makmur dan menjadi “pencipta”, kecuali jika struktur tradisional pemikiran Arab itu didekonstruksi sehingga terjadi perubahan dalam cara memandang dan memahami sesuatu. Yang mesti disadari betul bahwa dasar kebudayaan Arab ialah plural, tidak satu, dan ia tidak memiliki vitalitas untuk melampaui dirinya sendiri, kecuali dengan membuang struktur keagamaannya sehingga agama menjadi pengalaman yang murni bersifat personal, amat privat.

Untuk melampaui tradisi yang “membatu” itu, Adonis menekankan pentingnya menggunakan instrumen (tradisi) kebudayaan sendiri sebagai pengalaman untuk mengubah turâts Arab-Islam. Masa lalu tidak bernilai, selama ia tidak menjadi kekuatan untuk menjadi bagian masa depan kala ia dimanfaatkan secara inovatif. Dengan demikian, menurut Adonis, bangsa Arab mesti menggunakan potensi perubahan dalam tradisinya untuk melampaui masa lalunya secara kreatif, radikal, komprehensif, dan niscaya.

Proyek kritik kebudayaan Arab-Islam Adonis dalam Al- Tsâbit wa al-Mutahawwil ialah: “Keharusan membebaskan (kebudayaan) Arab dari setiap bentuk atavisme (salâfiyyah), keharusan desakralisasi yang dilabelkan pada masa lalu, dan menganggapnya sebagai bagian dari pengalaman atau pengetahuan yang tidak mengikat secara absolut. Konsekuensinya, manusia mesti dilihat sebagai orang, dan esensi kemanusiaan yang sesungguhnya adalah ketika ia menjadi kreator yang transformatif, daripada sekadar pewaris yang konformistis (baca: menegaskan).”

Gara-gara pandangan ini, Adonis kerap dituduh sebagai anti- Arab, mengikuti kemauan orientalis, kehilangan rasionalitas dan obyektivitas itu sendiri di tengah kematangan emosinya yang stabil.

Gagasan tentang modernitas, kata Adonis, bukan persoalan tentang suatu periode sejarah kontemporer yang saat ini kita nikmati. Modernitas (al-hadâtsah) lebih merupakan model pemikiran, weltanschauung, dan konsepsi tentang waktu dan filsafat manusia yang secara total berbeda dari kearifan tradisi yang telah diterima.

Menurut Adonis, modernitas sama dengan sekularisme dan rasionalisme absolut sebagai jalan tunggal menuju keadilan sosial, egalitarianisme, dan kemajuan. Manusia, bukan Tuhan, harus menjadi pusat dunia dengan dirinya sendiri, dan kebebasan atau kehendaknyalah yang mesti mengukir sejarah peradaban sesuai dengan fungsi akal. Hanya melalui pengalaman manusia dan efektivitasnya di dunia luar yang dapat membawa pada makrifat kebenaran, bukan spekulasi, kontemplasi, maupun praanggapan keagamaan yang apriori. Dalam Mihyar, syair Adonis: //Seorang Tuhan telah mati/Tuhan yang dulu turun dari sana/dari tengkorak langit.//Siapa tahu/dalam ketakutan dan kehancuran/dalam keputusasaan dan di tandus tanah padang pasir/dari kedalamanku muncul seorang Tuhan.

Proyek kritik kebudayaan Adonis ialah sebentuk dekonstruksi radikal pada struktur kebudayaan yang telah mendefinisikan dirinya sebagai “selesai” dan menjadi “diktator” paling baik untuk menilai kekinian, kebaruan, dan wilayah terra in cognita. Untuk membangkitkan spirit kemajuan, Adonis amat memercayai bahwa peran manusia-manusia kreatif yang mempunyai will to power dan memahami betul arti kebebasan dapat menjadi agen- agen perubahan yang utama. Karena itu, jika kebudayaan sebuah bangsa atau masyarakat hendak menemui tingkat progresivitas yang baik, secara kolektif kemanusiaan yang mempunyai “kuasa kreatif” itu mesti diberdayakan. Ini memang amat Nietzschean. Tepatnya, kreativitas memaknai kekinian dan upaya menumbuhkan teologi masa depan sebagai pijakan. Manusia tidak boleh terkungkung oleh nilai-nilai kebudayaan klasik yang terlalu menentukan, apalagi jika antropologi kemanusiaan terlalu ditentukan secara teosentris yang mengebiri sifat kebebasannya.

Akan tetapi, dalam pertarungan di panggung sejarah, kemenangan kerap berpihak pada pemegang imitasi dan mendukung kemapanan. Karena, dalam tradisi Arab-Islam yang disorot Adonis, cabang-cabang perkembangan peradaban, seperti sastra dan pemikiran, secara umum tunduk pada aturan agama yang menjadikan kebudayaan Arab menjadi hegemonik dan, karenanya, menjadi kebudayaan kekuasaan. Yakni, kebudayaan yang menjadi milik mazhab statis saja. Kebudayaan yang melakukan inkuisisi (mihnah) atas pluralitas pemahaman untuk ditempatkan pada struktur kemapanan. Otoritas kebenaran menjadi milik kaum penguasa. Agama ditempatkan sebagai kekuasaan politis yang memisahkan unsur budaya untuk kemudian memberikan standardisasi pada teks kebenaran, wahyu, dan bangunan keilahian. Jika ini yang semakin menentu, Adonis pun melihat keputusasaan dalam kemapanan: //Dalam tuhan baru apa/bangkit jasad kita/balok-balok besi impit gerak kita/algojo-algojo tiada henti siksa kita/atas nama puing-puing yang bahagia/kelahiran kita jerit putus asa.// Alamak!

Zacky Khairul Umam, Kompas, 11 November 2007