Berkah Sekularisasi Politik

Koran Tempo, Rabu, 10 Oktober 2007

Temuan terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengenai kecenderungan politik umat muslim menarik dikaji lebih lanjut. Data yang diumumkan LSI pada Jumat pekan lalu (5 Oktober) menyebutkan bahwa sekularisasi politik yang terjadi pada warga muslim di Indonesia semakin dalam dan luas. Penelitian yang bertajuk “Tren Orientasi Nilai-nilai Politik Sekuler dan Kekuatan Islam Politik” dengan syarat ketentuan survei yang ketat menyorot tren tiga tahun terakhir yang terjadi, yaitu prospek Islam politik yang semakin lemah ketika dipraktekkan dalam politik praktis.

Survei tersebut menunjukkan orientasi pada nilai-nilai sekuler di kalangan muslim Indonesia dominan dan cenderung meningkat. Terang benar bahwa pendapat yang dominan ternyata banyak yang tidak setuju dengan fatwa yang mengharamkan bunga bank, penerapan hukum rajam, dan penolakan presiden berjenis kelamin perempuan. Bahkan secara keseluruhan hanya 33 persen yang ingin mengusung nilai politik islami dan 57 persen mendukung politik sekuler. Sementara 10 persen sisanya tidak bersikap.

Temuan yang juga mencengangkan terletak pada jumlah dukungan terhadap partai politik berbasis Islam dan berbasis massa Islam yang mengalami stagnasi dan cenderung semakin menurun. Kondisi itu berkebalikan dengan dukungan publik bagi partai yang tidak berbasiskan agama. Bila pemilu diadakan hari ini, demikian temuan survei, sebanyak 52 persen partai sekuler (Golkar, PDI Perjuangan, dan Demokrat) akan dipilih masyarakat. Sedangkan partai Islam (Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan) hanya mendapat pilihan di hati masyarakat sebesar 8 persen; dan partai berbasis massa Islam (Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional) mendapat 7 persen.

Jika kecenderungan tren seperti ini terus terjaga hingga momentum 2009, perilaku politik warga muslim Indonesia bisa dibaca memiliki partisipasi politik yang lebih cerdas dan dewasa. Dengan kenyataan bahwa dukungan terhadap partai politik Islam atau bermassa Islam selama dua pemilu bukan yang dominan, dan bukan pula yang paling menentukan proses politik praktis, bisa dihipotesiskan bahwa psikologi politik warga muslim tidak terikat secara ketat dengan agama. Warga muslim dengan afiliasi ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah pun tidak berarti berpartisipasi pada partai yang lebih dekat dengannya. Ada keberjarakan yang memisahkan keyakinan keagamaan dengan partisipasi, dukungan, serta sikap politik.

Bahwa tingkat kesalehan warga muslim Indonesia meningkat juga memunculkan fenomena persemaian muslim demokrat yang membanggakan patut diacungi jempol, tapi realitas berkata bahwa dalam politik praktis dan penyelenggaraan kewargaan secara umum mereka merebahkan diri pada upaya yang amat sekuler: semata-mata bahwa urusan politik tidak melulu sakral yang serba dikaitkan dengan masalah agama.

Satu catatan yang penting diingat ialah demokratisasi yang bergulir selama ini senyampang dengan mewabahnya santrinisasi politik yang tidak terbendung. Sejak politik Soeharto yang “abangan” hingga kemudian menjadi semakin “hijau” pada awal 1990-an itu adalah titik poin pertama santrinisasi politik melangkah. Polarisasi kekuatan umat muslim yang membuncah dengan terbukanya keran pluralisme politik era reformasi semakin mengukuhkan identitas politik santri, yang sebelumnya dikekang dan dibatasi ruang geraknya. Meskipun gairah keagamaan yang terlalu meluap-luap kemudian diterjemahkan pada upaya formalisasi syariah dalam wujud Islam politik, kecenderungan ini semakin melemah hingga belakangan ini.

Santrinisasi politik tidak sama dengan syariahisasi politik. Santrinisasi lebih merupakan sebuah identitas politik yang secara psikologis menjadi konfidensi pada penguatan partisipasi publik. Pada umumnya belenggu identitas “abangan” yang melekat dalam memori politik selama ini menghambat potensi besar untuk meraih dukungan publik yang luas. Sehingga, santrinisasi, selain bermakna munculnya artikulasi politik Islam yang lebih menguat, sebetulnya hanya identitas permukaan. Atau tujuan praktisnya, untuk meraih dukungan suara di pemilu belaka.

Isu-isu kampanye atau suara politik yang lebih dekat dengan formalisasi syariat agama yang jumud, faktanya, tidak mendapat pilihan di hati masyarakat luas. Isu-isu tersebut kelihatan elitis dan amat mahal ongkos serta dampak sosial-politiknya. Yang ada di benak masyarakat cuman bagaimana penyelenggaraan kekuasaan bisa memenuhi harapan mereka semacam kondisi ekonomi yang membaik, keamanan meningkat, dan kondisi riil lainnya khususnya dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan. Mau tidak mau strategi kampanye partai politik berganti arah ke pemenuhan janji yang diinginkan masyarakat.

Ekspektasi masyarakat menjadi ukuran bagaimana politik Islam kemudian diartikulasikan kembali, atau dalam bahasa almarhum Kuntowijoyo disebut “obyektivikasi”. Yaitu, menerjemahkan bahasa-bahasa keagamaan dalam ruang publik secara lebih umum, seperti keadilan, supremasi hukum, kesejahteraan, transparansi publik, dan seterusnya. Hal itu kentara sekali kala artikulasi politik Islam yang lebih mengacu pada upaya pemberantasan korupsi, perwujudan islah dan perdamaian, serta kredibilitas publik semakin banyak dilirik ketimbang jika menggunakan isu semacam pendirian negara Islam atau bahkan kekhilafahan internasional.

Bahasa politik Islam akan semakin serak dan hambar didengar ketika serampangan menerjemahkan maksud kedaulatan Tuhan dalam demokrasi kita. Tubuh politik Islam yang tumbuh gigantik akan semakin kerdil jika terus memaksakan energi yang cenderung menggebu-gebu, sementara ia kehilangan rasionalitas publik. Ketidaksadaran akan munculnya falibilitas dalam wilayah politik demokratis, jika terus dipelihara dalam politik Islam, akan lebih membikin suasana politik yang membosankan, terlalu usang diperdebatkan, dan terlalu abstrak untuk dimanifestasikan.

Kecenderungan pilihan warga muslim yang tidak berpatokan terhadap hal demikian merupakan kejeniusan politik dalam jangkar sekuler. Dewasa-tidaknya pilihan, sikap, dan perilaku politik warga muslim amat ditentukan oleh pemilahan rasional akan kalkulasi implikasi yang terjadi atas partisipasi yang ia jalankan. Tren seperti ini akan berhasil memformulasikan umat muslim, dari posisi kawula dalam konstruksi politik tradisional Indonesia ke arah kewargaan yang lebih imparsial, beradab, serta kosmopolit.

Sekularisasi, seperti pernah ditegaskan almarhum Cak Nur, sebagai pembebasan kehidupan politik duniawi dari sakralisasi keakhiratan, merupakan keniscayaan untuk mencapai tingkat keadaban politik yang luhur. Agama lebih tepat dijadikan sebagai sandaran nilai-nilai etis dalam ruang publik. Obyektivikasi ialah wahana baik mencapai keberterimaan publik. Saluran gairah keagamaan sebaik mungkin diwujudkan dalam suatu “civil religion” yang memahami realitas publik. Proses sekularisasi politik tak bakal membonsai partisipasi politik Islam, tapi justru akan lebih membuatnya menjadi kekuatan yang amat prigel dan fleksibel dalam memformulasikan kewargaan muslim secara demokratis. Di situlah sekularisasi membawa misi profetik yang melewat-batasi sebuah kebekuan berpolitik. Dan karenanya, hal itu menjadi berkah dan bukan kutukan! [ZACKY KHUMAM]




    Tinggalkan Balasan

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: