‘Enterprise University’, Mengelola Aset Intelektual

Perdebatan seputar RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP) tidak akan pernah selesai manakala tidak ada ‘kompromi’ pengertian mengenai masalah otonomi pendidikan tinggi. Muncul masalah antara yang seharusnya dan yang terjadi.

Pihak yang menolak otonomi pendidikan berargumen bahwa masalah pendanaan pendidikan tinggi harus diintervensi subsidi negara. Barangkali amanat 20% anggaran negara yang termaktub dalam konstitusi dasar yang melatari asumsi ini. Tuduhan yang lebih ekstrem bahkan mengarah pada isu ‘kapitalisasi, liberalisasi’, atau ‘komodifikasi’ pendidikan yang sarat dengan bau kepentingan (kapitalisme) bisnis.

Tentu saja kesimpulan sederhana itu terlalu mencari jalan pintas intelektual. Bahwa kegelisahan tentang adanya dunia pendidikan yang semakin mahal benar adanya, seturut dengan kebutuhan untuk mengejar ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) belakangan ini. Benar pula bahwa mengaitkan dunia pendidikan dan dunia bisnis tidak boleh disamakan tentang teleologinya. Yang satu bervisi humanis, kadang kala yang lainnya bersifat permisif.

Tetapi, jika logika yang dipakai cenderung menggunakan kuasa negara untuk mengurus pendidikan tinggi dalam hal pendanaan, hal ini perlu dikaji ulang. Kontrapemikiran oleh kelompok yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tidak boleh serta-merta mengklaim bahwa upaya otonomi pendidikan berarti melepaskan ‘nafkah’ negara. Tidak pula harus diartikan sebagai negara kehilangan otoritas oleh kapitalisme global yang salah satunya membidik dunia pendidikan.

Akan menjadi lebih baik jika mengartikan otonomi pendidikan tinggi sebagai berkah. Kenapa demikian? Pertama, bisa diartikan secara politis. Kebijakan negara terkait dengan pendidikan, terutama kurikulum, selalu bias kepentingan. Dalam wujudnya yang banal, negara bisa saja menggunakan kurikulum sebagai leviathan yang mengontrol ‘kesadaran’ masyarakat. Kurikulum di tangan negara bahkan bisa menjadi kekerasan simbolis.

Dengan otonomi pendidikan tinggi, upaya melepas cengkeraman negara dari intervensi pengetahuan meniscayakan pluralitas pengetahuan (pluridisipliner) dalam khazanah keilmuan. Inilah makna universitas sesungguhnya: tempat di mana setiap warganya memperoleh saluran kebebasan yang diinginkan untuk derajat kemanusiaan dan kebudayaan sekaligus.

Kedua, terkait dengan teknis-ekonomis. Iklim yang sangat pas dengan otonomi ialah mencari kreativitas dan inovasi dalam hal pendanaan. Negara bukan satu-satunya sumber daya, sementara masih banyak hamparan investasi nongovermental yang sangat melimpah. Ada banyaknya sumber ini sebetulnya pintu peluang yang patut disyukuri, bukan cepat dilaknati. Filantropi perusahaan, masyarakat, dan sektor ekonomi kreatif dari universitas ialah di antaranya.

Visi yang signifikan dengan hal itu, karenanya, efektif untuk merealisasikan format enterprise university ke depan. Yakni, universitas yang berspirit kewirausahaan. Universitas yang pada dirinya mengatur sistem secara profesional dan mandiri, serta mampu menggunakan prinsip cashflow untuk memutar balik kejeniusan intelektual. Inilah yang membedakan entreprenership universitas dengan bisnis pada umumnya. Universitas tetap setia pada pengabdian ipteks.

Aset

Arus kapital sudah demikian membuana. Penanaman investasi dari negara asing bisa pula dimungkinkan pada sektor pendidikan di negeri ini, suatu hal yang mungkin karena sudah ada ketentuan dalam UU Penanaman Modal. Alur uang bisa saja menggelontor secara paksa dalam tata kelola pendidikan tinggi. Yang harus disiasati bukan merasa nasionalis dengan menolaknya sebagai ‘neo-imperalisme’, ketergantungan asing, dan perspektif realis yang selalu ditolak. Justru, keniscayaan globalisasi (kapital) harus disiasati dengan cara pikir konstruktif dalam membangun kemajuan.

Salah satu kata kuncinya ialah membina kemitraan. Tidak bisa disangkal kemitraan dengan pihak asing dalam pendidikan tinggi sudah amat dinamis dewasa ini, terutama terkait dengan hibah penelitian dalam pelbagai disiplin pengetahuan. Sepanjang kemitraan ini bekerja dalam bentuk yang saling menguntungkan tidak menjadi masalah. Keuntungan lainnya berupa transfer teknologi terkini, penemuan mutakhir, dan publikasi internasional menjadi semakin meluas dan memungkinkan akreditasi yang kredibel bagi sebuah universitas.

Arus kapital asing ini tentu bukan sasaran utama aset. Yang penting dalam mewujudkan enterprise university ialah membangun sistem yang kreatif, inovatif, dan filantropis dalam tata kelola universitas. Salah satu yang konkret ialah membawa hibah penelitian dan pengembangan akademik dari luar ke dalam universitas untuk dikembangkan, entah dari perusahaan, hibah individual, usaha alumni, dan seterusnya. Sehingga guru besar, dosen, atau pendidik tidak meninggalkan universitas untuk mendapat tambahan dari luar kampus. Enterprise university sejatinya menghapus ironi kependidikan ini. Karena sangat sayang, potensi energi intelektual yang prima harus habis di luar pengembangan universitas.

Pilar utama pengembangan enterprising ini tentu saja terletak pada pengelolaan aset intelektual secara internal. Keunggulan universitas ialah yang mampu menumbuhkembangkan minat dan bakat intelektual dari sivitas akademika sebagai aset tak terhingga. Hal ini lebih dari sebuah sistem dengan semesta kultur ilmiah yang harus terus dipupuk secara progresif, tetapi mampu juga memutar balik arus kapital dari potensi intelektual dan nonintelektual (aset) universitas.

‘Knowledge management’

Konsep ‘manajemen pengetahuan’ dalam konteks itu penting diterapkan. Manajemen pengetahuan digunakan untuk memperbaiki komunikasi di antara manajemen puncak dan pengelola universitas untuk mempertahankan proses kerja, menanamkan budaya berbagai pengetahuan (values culture) dan mengimplementasikan sistem penghargaan berbasis prestasi kinerja (merit system).

Enterprising university bekerja dengan menggunakan teknik, metode, cara produksi, serta aspek teknikal dalam mengelola basis pengetahuan dari sebuah informasi. Secara konkret, penguasaan ipteks memiliki empat komponen vital: (1) perangkat manusia (humanware), berbentuk penguasaan ipteks, kreativitas, serta etos kerja; (2) perangkat teknis (technoware) antara lain pusat-pusat inteligensia semacam laboratorium, pusat kajian, atau pusat penelitian yang produktif; (3) perangkat organisasi (orgaware) yang memungkinkan terjadinya peningkatan kinerja dan produktivitas; dan (4) perangkat informasi (infoware) yang berkaitan dengan pengembangan ipteks secara praktikal.

Jadi, sistem enterprising bekerja secara sistemik untuk mengelola pelbagai sumber daya pengetahuan. Tepatnya, transformasi pengetahuan dari yang tacit (ada di kepala, lunak, personal, acak) ke explicit (luar kepala dalam bentuk buku, jurnal, hasil riset, dan seterusnya yang bersifat hard), maupun interaksi terus-menerus antara yang tacit dan explicit yang membentuk kerangka organik bagi kemajuan universitas. Salah satu kegagalan universitas nasional di tingkat global karena kurangnya pengelolaan aset pengetahuan ini secara maksimal.

Oleh karena itu, sudah saatnya hal ini diperhatikan sebagai basis otonomi pendidikan tinggi. Dan, pertama-tama, perhatian tertinggi terletak pada kualitas pemimpin dan kepemimpinan sebuah universitas.

(Media Indonesia,  September 2007)




    Tinggalkan Balasan

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: