Arsip untuk Oktober, 2007

Industri Warisan Budaya

(Media Indonesia, 25 Oktober 2007) 

Bangsa kita sulit menjadi ‘tuan’ di rumah sendiri. Sadar atau tidak sadar, kita bukan lagi ‘pemilik’ dan ‘penentu’ bagi nasib bangsa ke depan jika rasa handarbeni atau kepemilikian atas sumber daya alam dan kultur hilang perlahan-lahan. Rasanya, saking kayanya potensi segala sumber daya di negeri ini, segalanya dibiarkan begitu saja hingga tidak ada kepekaan untuk merasa kehilangan. Padahal, setelah kecolongan atas sumber daya dalam negeri, kita baru geger dan kehilangan.

Itu kita rasakan sekarang kala lagu lokal Maluku, Rasa Sayange, digunakan Malaysia untuk mempromosikan pariwisatanya. Sudah bertubi masalah Indonesia dengan negeri serumpun Malaysia, ditambah lagi dengan sikap sepihak Malaysia yang sangat tidak mengindahkan hubungan ‘bertetanggaan’ yang baik. ‘Encik maunya apa?’, kata tajuk sebuah media yang menuntut jawab dengan tegas. Sikap marah sungguh tidak bijak, dan lebih tidak arif lagi jika lagi-lagi bangsa kita jatuh pada kubangan yang sama. Ujung-ujungnya, kita menjadi pandir andaikan harta karun milik kita sendiri terus-menerus diambil tetangga justru di saat kita melek dan sadar.

Bukan kali ini saja, memang, potensi sumber daya bangsa kita tidak mampu memberikan manfaat bagi keberlangsungan hidup. Lebih-lebih terkait dengan sumber daya kultural. Sebagaimana kita kecolongan Rasa Sayange, kita terkecoh pula dengan klaim sepihak Malaysia atas penguasaan produksi batik, atau Jepang dengan teknologi pembuatan tempe yang canggih. Entah apa lagi ke depan kita kebingungan melihat mozaik kebudayaan yang amat luhur sifatnya digondol menjadi milik bangsa lain.

Dengan menyadari bahwa kekayaan budaya kita sangat melimpah-ruah, sudah menjadi kemestian untuk menjaga, merawat, dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Dengan berjuta-juta potensi unik dan otentik dari warisan budaya bangsa, tak saja ikut memeriahkan kemajemukan bangsa, tetapi juga memberikan manfaat materiil yang kasat mata. Baik warisan budaya yang tampak nyata (tangible) seperti artefak budaya, benda-benda bersejarah, dan sederet karya peradaban bangsa lainnya, maupun yang tidak tampak (intangible) seperti lagu daerah, kesenian membatik, wayang dan semesta penciptaan budaya lainnya, menjadi sesuatu yang sangat berharga dan tak ternilai harganya.

Sejauh mana kita menghargai nilai-nilai, tradisi, beserta tatanan semesta simbolik di dalamnya menunjukkan kepribadian kita dalam mewujudkan ketahanan nasional di bidang budaya. Ketahanan budaya menjadi rapuh jika setiap unsur kebudayaan yang sudah menjadi warisan ataupun yang sedang dan akan berlangsung tidak dilindungi dengan politik kebudayaan yang mencukupi. Politik kebudayaan amat kering jika tidak disirami oleh penanaman kembali spirit kebudayaan bangsa pada setiap generasi yang, hemat saya, tercakup dalam visi besar nation character building.

Ekonomi kreatif

Salah satu jalan keluar untuk membangun kecintaan kita pada warisan budaya ialah melalui pendekatan industri budaya. Industri budaya merupakan tren pengembangan potensi warisan budaya dari hulu hingga hilirnya, pemulasaraan jenis-jenisnya, dan sebisa mungkin dipoles melalui inovasi tingkat tinggi, agar memberikan hasil. Tujuan besarnya terletak pada upaya adiluhung untuk mengangkat karakter kebudayaan bangsa. Hal ini berdimensi jangka panjang. Sementara tujuan praktisnya ikut menyumbang devisa pada negara: untuk matra kesejahteraan masyarakat.

Pada Pekan Produk Budaya Nasional pertengahan Juli lalu di Jakarta, atau Pekan Batik Internasional awal September di Pekalongan, pemerintah sendiri sebetulnya sudah menyadari pentingnya pengembangan industri warisan budaya sebagai salah satu perwujudan ekonomi kreatif yang beraset tinggi. Selama ini niat baik untuk menjunjung warisan budaya tidak cukup hanya dengan kemauan pemerintah saja. Pengembangan yang lebih maju membutuhkan pembangunan sumber daya manusia yang juga mumpuni untuk merancang strategi yang baik, selain juga investasi dan infrastruktur yang memadai. Karenanya, pemerintah saja akan kewalahan. Sektor swasta dan jejaring masyarakat sipil sebaik mungkin ikut dilibatkan secara menyeluruh.

Industri warisan budaya bangsa tidak boleh dipandang sebelah mata. Sebagai bagian dari sektor ekonomi kreatif, industri jenis ini menjadi aset tak terbatas yang sampai kapan pun tidak akan pernah lekang oleh zaman, dengan catatan bahwa proses kreasi dan inovasi terus diberdayakan. Sekadar dimaklumi saja, kekayaan budaya Singapura dibandingkan dengan Indonesia seperti bintang kecil dibandingkan dengan jagat raya, tetapi malah masih unggul Singapura. Dengan mengandalkan ‘impor’ produk warisan budaya, industri budaya Singapura berhasil menyumbang devisa 3-4 miliar US dolar. Padahal pengembangannya baru pada tahun 2005. Rata-rata negara maju mampu menjalankan industri seperti ini hingga 30 persen, sementara Indonesia baru menyumbang PDB sekitar 1,9 persen saja. Hasil yang dicapai Indonesia baru berkisar hingga 2 miliar US dolar saja, padahal warisan budaya kita amat melimpah ruah. Hambatan yang tampak nyata biasanya terletak pada kemampuan SDM, permodalan, pengemasan, dan pemasaran. Kualitas kita dalam mengelola aset tak ternilai tersebut memang masih amatiran.

Untuk pengembangan ke depan, sebetulnya kita tidak usah terlalu takut kecolongan dengan bangsa lain atas warisan budaya kita sendiri. Selama ini kita terkecoh dengan, misalnya, penguasaan perbatikan oleh Malaysia, paten tempe oleh Jepang, dan mungkin entah apa lagi nanti seperti klaim atas lagu Rasa Sayange. Sebab, sangat sulit untuk mematenkan warisan budaya yang tidak termaktub jelas siapa moyang penciptanya dan kapan waktu pasti penciptaan pertama kalinya. Bahwa telah terjadi penguasaan sepihak, itu hanya klaim belaka. Paten tetap saja tidak bisa didaku atas warisan budaya tersebut. Yang bisa dipatenkan, sesuai dengan standar internasional, ialah teknologi atau cara penciptaan yang mutakhir atas sebuah warisan budaya, seperti teknologi mekanik pembuatan tempe atau batik cap yang canggih. Selagi secara sosio-historis masih menjadi tradisi bangsa kita, meskipun sulit menentukan founding fathers/mothers dan waktunya, tetap saja secara kolektif masih menjadi milik kebudayaan Indonesia. Lalu, kenapa harus takut ketinggalan? Dengan Malaysia, misalnya, kualitas batik tulis yang sangat indah dan luhur itu tidak bisa disepadankan dengan produksi massal batik cap, meski dengan teknologi canggih. Nah, yang perlu dikhawatirkan bagaimana supaya para pengrajin batik, misalnya, tidak diboyong ke luar negeri dengan iming-iming yang menggiurkan, sementara kita semakin kehilangan potensi besar.

Peradaban keempat

Upaya yang baik mengawali pengembangan industri warisan budaya secara masif ialah melalui ‘edifikasi’ (bildung) budaya. Yakni, politik pencitraan dan pengidentifikasian pada warisan budaya sebagai kepemilikan bersama: politik handarbeni. Hal ini bermaksud untuk mengembalikan warisan budaya kita sebagai citra kolektif, entah melalui sosialisasi atau pendidikan dalam pengertian yang luas, guna menghasilkan kesadaran bersama. Sampai titik poin ini, hal yang harus diwaspadai ialah bagaimana supaya pengembangan industri warisan budaya tidak jatuh pada komodifikasi yang sempit, meminggirkan aspek kebudayaan dengan reifikasi yang melulu materialistik, atau serba tergerus oleh logika kapitalisme lanjut yang mendukung permodalan dan kedangkalan citra saja. Aspek negatif ini memang tidak bisa dihindari, tetapi bagaimana caranya supaya industri warisan budaya dikembangkan dengan dukungan ‘edifikasi’ yang menebarkan spirit bagi mekarnya kebudayaan.

Pemanfaatan warisan budaya di masa mendatang akan menjadi tren yang sama besarnya dengan isu-isu lingkungan hidup. Kini sudah digemborkan bahwa basis warisan budaya dan lingkungan merupakan gelombang peradaban keempat, setelah basis informasi dan pikiran dalam gelombang ketiga, basis industrialisasi dalam gelombang kedua, dan basis agraris dalam gelombang pertama. Mengingat amat pentingnya prospek masa depan warisan budaya, strategi pengembangannya tidak boleh dianggap sepele. Merubah cara berpikir yang radikal merupakan fundamen, selebihnya bagaimana menyiasati agar di era persaingan globalisasi kita menjadi ‘tuan’ di negeri sendiri. Bukan sebaliknya.  

Iklan

Koran Tempo, Rabu, 10 Oktober 2007

Temuan terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengenai kecenderungan politik umat muslim menarik dikaji lebih lanjut. Data yang diumumkan LSI pada Jumat pekan lalu (5 Oktober) menyebutkan bahwa sekularisasi politik yang terjadi pada warga muslim di Indonesia semakin dalam dan luas. Penelitian yang bertajuk “Tren Orientasi Nilai-nilai Politik Sekuler dan Kekuatan Islam Politik” dengan syarat ketentuan survei yang ketat menyorot tren tiga tahun terakhir yang terjadi, yaitu prospek Islam politik yang semakin lemah ketika dipraktekkan dalam politik praktis.

Survei tersebut menunjukkan orientasi pada nilai-nilai sekuler di kalangan muslim Indonesia dominan dan cenderung meningkat. Terang benar bahwa pendapat yang dominan ternyata banyak yang tidak setuju dengan fatwa yang mengharamkan bunga bank, penerapan hukum rajam, dan penolakan presiden berjenis kelamin perempuan. Bahkan secara keseluruhan hanya 33 persen yang ingin mengusung nilai politik islami dan 57 persen mendukung politik sekuler. Sementara 10 persen sisanya tidak bersikap.

Temuan yang juga mencengangkan terletak pada jumlah dukungan terhadap partai politik berbasis Islam dan berbasis massa Islam yang mengalami stagnasi dan cenderung semakin menurun. Kondisi itu berkebalikan dengan dukungan publik bagi partai yang tidak berbasiskan agama. Bila pemilu diadakan hari ini, demikian temuan survei, sebanyak 52 persen partai sekuler (Golkar, PDI Perjuangan, dan Demokrat) akan dipilih masyarakat. Sedangkan partai Islam (Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan) hanya mendapat pilihan di hati masyarakat sebesar 8 persen; dan partai berbasis massa Islam (Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional) mendapat 7 persen.

Jika kecenderungan tren seperti ini terus terjaga hingga momentum 2009, perilaku politik warga muslim Indonesia bisa dibaca memiliki partisipasi politik yang lebih cerdas dan dewasa. Dengan kenyataan bahwa dukungan terhadap partai politik Islam atau bermassa Islam selama dua pemilu bukan yang dominan, dan bukan pula yang paling menentukan proses politik praktis, bisa dihipotesiskan bahwa psikologi politik warga muslim tidak terikat secara ketat dengan agama. Warga muslim dengan afiliasi ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah pun tidak berarti berpartisipasi pada partai yang lebih dekat dengannya. Ada keberjarakan yang memisahkan keyakinan keagamaan dengan partisipasi, dukungan, serta sikap politik.

Bahwa tingkat kesalehan warga muslim Indonesia meningkat juga memunculkan fenomena persemaian muslim demokrat yang membanggakan patut diacungi jempol, tapi realitas berkata bahwa dalam politik praktis dan penyelenggaraan kewargaan secara umum mereka merebahkan diri pada upaya yang amat sekuler: semata-mata bahwa urusan politik tidak melulu sakral yang serba dikaitkan dengan masalah agama.

Satu catatan yang penting diingat ialah demokratisasi yang bergulir selama ini senyampang dengan mewabahnya santrinisasi politik yang tidak terbendung. Sejak politik Soeharto yang “abangan” hingga kemudian menjadi semakin “hijau” pada awal 1990-an itu adalah titik poin pertama santrinisasi politik melangkah. Polarisasi kekuatan umat muslim yang membuncah dengan terbukanya keran pluralisme politik era reformasi semakin mengukuhkan identitas politik santri, yang sebelumnya dikekang dan dibatasi ruang geraknya. Meskipun gairah keagamaan yang terlalu meluap-luap kemudian diterjemahkan pada upaya formalisasi syariah dalam wujud Islam politik, kecenderungan ini semakin melemah hingga belakangan ini.

Santrinisasi politik tidak sama dengan syariahisasi politik. Santrinisasi lebih merupakan sebuah identitas politik yang secara psikologis menjadi konfidensi pada penguatan partisipasi publik. Pada umumnya belenggu identitas “abangan” yang melekat dalam memori politik selama ini menghambat potensi besar untuk meraih dukungan publik yang luas. Sehingga, santrinisasi, selain bermakna munculnya artikulasi politik Islam yang lebih menguat, sebetulnya hanya identitas permukaan. Atau tujuan praktisnya, untuk meraih dukungan suara di pemilu belaka.

Isu-isu kampanye atau suara politik yang lebih dekat dengan formalisasi syariat agama yang jumud, faktanya, tidak mendapat pilihan di hati masyarakat luas. Isu-isu tersebut kelihatan elitis dan amat mahal ongkos serta dampak sosial-politiknya. Yang ada di benak masyarakat cuman bagaimana penyelenggaraan kekuasaan bisa memenuhi harapan mereka semacam kondisi ekonomi yang membaik, keamanan meningkat, dan kondisi riil lainnya khususnya dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan. Mau tidak mau strategi kampanye partai politik berganti arah ke pemenuhan janji yang diinginkan masyarakat.

Ekspektasi masyarakat menjadi ukuran bagaimana politik Islam kemudian diartikulasikan kembali, atau dalam bahasa almarhum Kuntowijoyo disebut “obyektivikasi”. Yaitu, menerjemahkan bahasa-bahasa keagamaan dalam ruang publik secara lebih umum, seperti keadilan, supremasi hukum, kesejahteraan, transparansi publik, dan seterusnya. Hal itu kentara sekali kala artikulasi politik Islam yang lebih mengacu pada upaya pemberantasan korupsi, perwujudan islah dan perdamaian, serta kredibilitas publik semakin banyak dilirik ketimbang jika menggunakan isu semacam pendirian negara Islam atau bahkan kekhilafahan internasional.

Bahasa politik Islam akan semakin serak dan hambar didengar ketika serampangan menerjemahkan maksud kedaulatan Tuhan dalam demokrasi kita. Tubuh politik Islam yang tumbuh gigantik akan semakin kerdil jika terus memaksakan energi yang cenderung menggebu-gebu, sementara ia kehilangan rasionalitas publik. Ketidaksadaran akan munculnya falibilitas dalam wilayah politik demokratis, jika terus dipelihara dalam politik Islam, akan lebih membikin suasana politik yang membosankan, terlalu usang diperdebatkan, dan terlalu abstrak untuk dimanifestasikan.

Kecenderungan pilihan warga muslim yang tidak berpatokan terhadap hal demikian merupakan kejeniusan politik dalam jangkar sekuler. Dewasa-tidaknya pilihan, sikap, dan perilaku politik warga muslim amat ditentukan oleh pemilahan rasional akan kalkulasi implikasi yang terjadi atas partisipasi yang ia jalankan. Tren seperti ini akan berhasil memformulasikan umat muslim, dari posisi kawula dalam konstruksi politik tradisional Indonesia ke arah kewargaan yang lebih imparsial, beradab, serta kosmopolit.

Sekularisasi, seperti pernah ditegaskan almarhum Cak Nur, sebagai pembebasan kehidupan politik duniawi dari sakralisasi keakhiratan, merupakan keniscayaan untuk mencapai tingkat keadaban politik yang luhur. Agama lebih tepat dijadikan sebagai sandaran nilai-nilai etis dalam ruang publik. Obyektivikasi ialah wahana baik mencapai keberterimaan publik. Saluran gairah keagamaan sebaik mungkin diwujudkan dalam suatu “civil religion” yang memahami realitas publik. Proses sekularisasi politik tak bakal membonsai partisipasi politik Islam, tapi justru akan lebih membuatnya menjadi kekuatan yang amat prigel dan fleksibel dalam memformulasikan kewargaan muslim secara demokratis. Di situlah sekularisasi membawa misi profetik yang melewat-batasi sebuah kebekuan berpolitik. Dan karenanya, hal itu menjadi berkah dan bukan kutukan! [ZACKY KHUMAM]

Mencari Makna Liyan

Bisnis Indonesia, Selasa, 16/10/2007

I require a You, becoming I, I say You (Aku butuh Engkau, sambil menjadi Aku, Aku bersabda Engkau)-Martin Buber, filsuf Yahudi

Berbeda di jazirah Arab, fenomena mudik di Indonesia sangat otentik menjadi milik umat muslim di sini. Jika di Timur Tengah sana perayaan yang paling meriah kala bertemu dengan Iduladha atau Hari Raya Kurban, maka di Indonesia sebaliknya, perayaan Idulfitri merupakan momen paling meriah selama hari raya besar umat muslim sepanjang tahun Hijriyah.

Untuk memperingati Idulfitri itu, mudik merupakan salah satu peristiwa yang sangat fenomenal. Tiap tahun, setiap orang rela berduyun-duyun bahkan berdesakan untuk pulang ke kampung halaman. Orang di perantauan, konon, tidak akan pernah merasa afdal jika tidak menggunakan kesempatan untuk mudik, minimal setahun sekali.

Betapa pun banyak masalah terjadi atau memutar biaya sosial-ekonomi yang lumayan tinggi, mudik tetap saja menjadi pilihan sadar untuk dilakukan. Rasanya, tiap tahun tak pernah berkurang orang untuk mudik. Ini menandakan bahwa mudik lebih dari sekadar rutinitas.

Mudik sebagai salah satu ‘ritual’ tentu saja identik dengan momentum hari raya besar. Sebagai ritual yang terus mengalami pengulangan tiap tahun, mudik menjadi moment of truth yang dirasakan bagi setiap orang sebagai suatu kewajiban konvensional, meskipun tanpa harus mengartikannya sebagai kewajiban paling asasi di dalam beragama.

Sebagaimana tradisi Thanksgiving di Amerika atau tradisi ‘mudik’ lainnya di berbagai ritual keagamaan, mudik di Indonesia lebih bermakna ‘sakral’ yang amat bermakna.

Kembali ke asal

Kenapa orang harus mudik? Dorongan apa yang lebih subtil yang bisa menjelaskan peristiwa ini? Atau, apa makna spiritual di balik peristiwa mudik?

Setiap manusia mempunyai kecenderungan yang sangat alami untuk kembali ke yang asal. Dalam bahasa agama, hal itu dinamakan dengan fitrah. Fitrah merupakan asal-muasal setiap manusia berada. Ia, manusia, ada di dalam asal yang amat suci sifatnya.

Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan yang fitrah, artinya dalam kondisi yang amat suci dan otentik. Karenanya fitrahnya inilah, atau secara ilmiah kita namakan dengan the nature of God, manusia ingin terus kembali pada struktur dasarnya yang paling inti dan sublim, yakni ke sumber asal tadi.

Falsafah Jawa menyebutnya dengan sangkan paraning dumadhi, asal muasal semua kejadian. Bagaimanapun manusia hidup hingga dewasa dengan segala perantauan dan pengalaman yang telah dilaluinya, manusia selalu gandrung dengan mudik, kampung halaman tempat ia lahir dan dibesarkan bersama keluarganya.

Betapa pun ia telah menetap di sebuah wilayah yang lebih enak dan sejahtera, misalnya, perasaan untuk pulang kampung mesti ada. Dengan kembali ke yang asal, setiap manusia akan mengalami pengalaman yang amat eksistensial terkait dengan jati dirinya dalam samudera kemanusiaan.

Lebih dari sekadar tujuan untuk kenduri bersama dengan sanak-sau-dara, sebagai pengalaman eksistensial mudik merupakan penemuan kembali kesadaran ketuhanan yang mengasah kepekaan spiritualitas. Setelah sebulan melakukan puasa atau jeda dari berbagai larangan-larangan hawa nafsu, di hari Idulfitri orang menemukan kemenangan mendalam yang ditandai dengan pengakuan akan kemahabesaran Tuhan.

Hal ini juga peristiwa yang sebetulnya amat otentik dalam diri manusia, yakni kembali yang Asal, kembali ke (kesadaran) ketuhanan atau mudik spiritualitas. Kecenderungan untuk menemui fitrah ketuhanan menjadi momentum paling agung dalam setiap diri manusia, karena di situlah simpul keimanan tercerap secara hakiki.

Di kala itulah, kita juga menemukan rasa kemanusiaan kita kembali. Setelah merayakan kemenangan dengan nikmat spiritualitas, lantas mudik memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk saling memaafkan, bersilaturahmi, dan berbagi sedekah, serta berbagi kebahagiaan bersama.

Siapa pun merasa bahagia, yang kaya dan yang miskin saling berbagi, dan tidak ada jarak sosial yang cukup melebar dalam momentum ini. Rasanya, setiap manusia kembali disadarkan pada martabat dan derajat yang sama di hadapan Tuhan, dan hanya takwa sebagai cerap spiritualitas yang mampu membedakannya. Setiap manusia disadarkan pada kesucian asal selayaknya bayi yang baru lahir dengan merdeka dan sama di hadapan yang lain.

Kesempatan berkumpul bersama ini yang menjadi temali erat antara ketuhanan dan kemanusiaan. Bahkan ia menjadi pangkal kebahagiaan yang tertinggi dengan bersatu pada kemanusiaan untuk saling berbagi. Dan memang, menurut sebuah penelitian di Amerika, kebahagiaan tertinggi dirasakan orang bukan karena uang, materi, jabatan, atau perangkat duniawi lainnya.

Akan tetapi, berdasarkan riset tersebut, setiap orang merasa bahagia kala bertemu dengan keluarganya dan saling berbagi; ‘kembali ke yang asal’. Bahkan, kalaupun hal itu dilakukan dengan mengeluarkan biaya dan tenaga yang ekstra. Ini membuktikan bahwa mudik merupakan fitrah yang amat manusiawi.

Ego-liyan

Kerinduan eksistensial kemanusiaan yang tertinggi dengan bertemunya simpul-simpul kebersamaan menjadi tinanda yang kita temui dalam peristiwa mudik. Ada momentum untuk memaknai kembali kedirian kita, yakni ego.

Sang aku, alias ego, tidak mungkin bermakna kala ia dihadapkan secara kontras dengan kehadiran the other atau liyan. Ego bahkan dianggap tidak eksis jika tidak memiliki kepekaan untuk menyapa ‘liyan’.

Kesediaan untuk meraih ke-liyan-an ini yang menyebabkan arti kemanusiaan menjadi lebih imparsial dan utuh. Manusia menjadi amat bermakna saat dirinya menjadi bagian yang lain dalam hidup ini.

Pengalaman ke-liyan-an itulah yang kita temui dalam silaturahmi, menjalin kembali tali ikatan persaudaraan yang sempat terputus. Setiap diri sadar akan alpa dan kekurangan, bahkan mempunyai niat dan perilaku yang bersedia memaafkan sebelum dimaafkan, kembali saling menyapa, dan kembali saling berbagi untuk bahagia.

Pada momentum inilah setiap diri kita diajarkan untuk toleran dan mengasah hospitality yang sekaligus menyapa yang lain juga menghargai keberbedaan yang lain. Dengan demikian, mudik amat mengukuhkan keeratan manusia untuk bersedia saling membutuhkan, siapa pun dia.

sebuah cakrawala

yang tak datang dengan cinta

segalanya luruh karena ia menjadi binasa

Perdebatan seputar RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP) tidak akan pernah selesai manakala tidak ada ‘kompromi’ pengertian mengenai masalah otonomi pendidikan tinggi. Muncul masalah antara yang seharusnya dan yang terjadi.

Pihak yang menolak otonomi pendidikan berargumen bahwa masalah pendanaan pendidikan tinggi harus diintervensi subsidi negara. Barangkali amanat 20% anggaran negara yang termaktub dalam konstitusi dasar yang melatari asumsi ini. Tuduhan yang lebih ekstrem bahkan mengarah pada isu ‘kapitalisasi, liberalisasi’, atau ‘komodifikasi’ pendidikan yang sarat dengan bau kepentingan (kapitalisme) bisnis.

Tentu saja kesimpulan sederhana itu terlalu mencari jalan pintas intelektual. Bahwa kegelisahan tentang adanya dunia pendidikan yang semakin mahal benar adanya, seturut dengan kebutuhan untuk mengejar ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) belakangan ini. Benar pula bahwa mengaitkan dunia pendidikan dan dunia bisnis tidak boleh disamakan tentang teleologinya. Yang satu bervisi humanis, kadang kala yang lainnya bersifat permisif.

Tetapi, jika logika yang dipakai cenderung menggunakan kuasa negara untuk mengurus pendidikan tinggi dalam hal pendanaan, hal ini perlu dikaji ulang. Kontrapemikiran oleh kelompok yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tidak boleh serta-merta mengklaim bahwa upaya otonomi pendidikan berarti melepaskan ‘nafkah’ negara. Tidak pula harus diartikan sebagai negara kehilangan otoritas oleh kapitalisme global yang salah satunya membidik dunia pendidikan.

Akan menjadi lebih baik jika mengartikan otonomi pendidikan tinggi sebagai berkah. Kenapa demikian? Pertama, bisa diartikan secara politis. Kebijakan negara terkait dengan pendidikan, terutama kurikulum, selalu bias kepentingan. Dalam wujudnya yang banal, negara bisa saja menggunakan kurikulum sebagai leviathan yang mengontrol ‘kesadaran’ masyarakat. Kurikulum di tangan negara bahkan bisa menjadi kekerasan simbolis.

Dengan otonomi pendidikan tinggi, upaya melepas cengkeraman negara dari intervensi pengetahuan meniscayakan pluralitas pengetahuan (pluridisipliner) dalam khazanah keilmuan. Inilah makna universitas sesungguhnya: tempat di mana setiap warganya memperoleh saluran kebebasan yang diinginkan untuk derajat kemanusiaan dan kebudayaan sekaligus.

Kedua, terkait dengan teknis-ekonomis. Iklim yang sangat pas dengan otonomi ialah mencari kreativitas dan inovasi dalam hal pendanaan. Negara bukan satu-satunya sumber daya, sementara masih banyak hamparan investasi nongovermental yang sangat melimpah. Ada banyaknya sumber ini sebetulnya pintu peluang yang patut disyukuri, bukan cepat dilaknati. Filantropi perusahaan, masyarakat, dan sektor ekonomi kreatif dari universitas ialah di antaranya.

Visi yang signifikan dengan hal itu, karenanya, efektif untuk merealisasikan format enterprise university ke depan. Yakni, universitas yang berspirit kewirausahaan. Universitas yang pada dirinya mengatur sistem secara profesional dan mandiri, serta mampu menggunakan prinsip cashflow untuk memutar balik kejeniusan intelektual. Inilah yang membedakan entreprenership universitas dengan bisnis pada umumnya. Universitas tetap setia pada pengabdian ipteks.

Aset

Arus kapital sudah demikian membuana. Penanaman investasi dari negara asing bisa pula dimungkinkan pada sektor pendidikan di negeri ini, suatu hal yang mungkin karena sudah ada ketentuan dalam UU Penanaman Modal. Alur uang bisa saja menggelontor secara paksa dalam tata kelola pendidikan tinggi. Yang harus disiasati bukan merasa nasionalis dengan menolaknya sebagai ‘neo-imperalisme’, ketergantungan asing, dan perspektif realis yang selalu ditolak. Justru, keniscayaan globalisasi (kapital) harus disiasati dengan cara pikir konstruktif dalam membangun kemajuan.

Salah satu kata kuncinya ialah membina kemitraan. Tidak bisa disangkal kemitraan dengan pihak asing dalam pendidikan tinggi sudah amat dinamis dewasa ini, terutama terkait dengan hibah penelitian dalam pelbagai disiplin pengetahuan. Sepanjang kemitraan ini bekerja dalam bentuk yang saling menguntungkan tidak menjadi masalah. Keuntungan lainnya berupa transfer teknologi terkini, penemuan mutakhir, dan publikasi internasional menjadi semakin meluas dan memungkinkan akreditasi yang kredibel bagi sebuah universitas.

Arus kapital asing ini tentu bukan sasaran utama aset. Yang penting dalam mewujudkan enterprise university ialah membangun sistem yang kreatif, inovatif, dan filantropis dalam tata kelola universitas. Salah satu yang konkret ialah membawa hibah penelitian dan pengembangan akademik dari luar ke dalam universitas untuk dikembangkan, entah dari perusahaan, hibah individual, usaha alumni, dan seterusnya. Sehingga guru besar, dosen, atau pendidik tidak meninggalkan universitas untuk mendapat tambahan dari luar kampus. Enterprise university sejatinya menghapus ironi kependidikan ini. Karena sangat sayang, potensi energi intelektual yang prima harus habis di luar pengembangan universitas.

Pilar utama pengembangan enterprising ini tentu saja terletak pada pengelolaan aset intelektual secara internal. Keunggulan universitas ialah yang mampu menumbuhkembangkan minat dan bakat intelektual dari sivitas akademika sebagai aset tak terhingga. Hal ini lebih dari sebuah sistem dengan semesta kultur ilmiah yang harus terus dipupuk secara progresif, tetapi mampu juga memutar balik arus kapital dari potensi intelektual dan nonintelektual (aset) universitas.

‘Knowledge management’

Konsep ‘manajemen pengetahuan’ dalam konteks itu penting diterapkan. Manajemen pengetahuan digunakan untuk memperbaiki komunikasi di antara manajemen puncak dan pengelola universitas untuk mempertahankan proses kerja, menanamkan budaya berbagai pengetahuan (values culture) dan mengimplementasikan sistem penghargaan berbasis prestasi kinerja (merit system).

Enterprising university bekerja dengan menggunakan teknik, metode, cara produksi, serta aspek teknikal dalam mengelola basis pengetahuan dari sebuah informasi. Secara konkret, penguasaan ipteks memiliki empat komponen vital: (1) perangkat manusia (humanware), berbentuk penguasaan ipteks, kreativitas, serta etos kerja; (2) perangkat teknis (technoware) antara lain pusat-pusat inteligensia semacam laboratorium, pusat kajian, atau pusat penelitian yang produktif; (3) perangkat organisasi (orgaware) yang memungkinkan terjadinya peningkatan kinerja dan produktivitas; dan (4) perangkat informasi (infoware) yang berkaitan dengan pengembangan ipteks secara praktikal.

Jadi, sistem enterprising bekerja secara sistemik untuk mengelola pelbagai sumber daya pengetahuan. Tepatnya, transformasi pengetahuan dari yang tacit (ada di kepala, lunak, personal, acak) ke explicit (luar kepala dalam bentuk buku, jurnal, hasil riset, dan seterusnya yang bersifat hard), maupun interaksi terus-menerus antara yang tacit dan explicit yang membentuk kerangka organik bagi kemajuan universitas. Salah satu kegagalan universitas nasional di tingkat global karena kurangnya pengelolaan aset pengetahuan ini secara maksimal.

Oleh karena itu, sudah saatnya hal ini diperhatikan sebagai basis otonomi pendidikan tinggi. Dan, pertama-tama, perhatian tertinggi terletak pada kualitas pemimpin dan kepemimpinan sebuah universitas.

(Media Indonesia,  September 2007)